Paslon Haru-Dhani Tegas Tolak Jual Beli Suara
- 23 November 2024 | 12:22:00 WIB
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Jawa Barat Sugianto Nangolah memastikan tidak akan ada dampak negatif dari kasus Kongres Luar Biasa (KLB) bodong di Pilpres 2024 mendatang.
Justru sebaliknya, KLB tersebut berdampak positif terhadap citra partai, khususnya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Dampaknya positif, pertanyaannya kenapa dampaknya positif? Karena AHY itu berada di garis yang betul, ada di aturan-aturan partai politik yang benar," kata Sugianto saat dihubungi, Minggu (20/6/2021).
Menurutnya, AHY itu Ketua Umum yang sah dipilih secara demokratis di Kongres V Partai Demokrat. Sehingga AHY mendapat dukungan dari masyarakat, dari kader partai dari LSM dari lembaga politik lainnya.
"Beliau (AHY) menjaga nama baiknya di partai demokrat. Kalau kemari KLB bukan hanya melanggar aturan di partai Demokrat, tapi merusak demokrasi di Indonesia," tuturnya.
Tak hanya itu, Sugianto menyebut bahwa AHY mendapat dukungan dari mahasiswa, tokoh masyarakat, Alim ulama, dan lapisan-lapisan masyarakat.
"Jadi orang itu melihat partai tidak hanya membaca berita faktanya seperti apa. Ujug-ujug orang di luar partai ingin menjadi ketua umum itu saja udah menyalahi aturan," tutupnya. (*)
Oleh: JuaraNews / jn
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).