JuaraNews, Bandung – Target prevalansi stunting masih jauh dari angka yang ditetapkan. Kementerian kesehatan menetapkan targat prevalansi stunting pada 2024 sebesar 14 persen. Namun, kenyataannya saat ini prevelansi stunting masih berkisar di angka 20,4 persen.

Berdasarkan data BKKBN angka prevalansi stunting pada 2022 sebesar 20,4 persen, sementara angka prevalansi stunting pada 2023 belum muncul. Beredar kabar bahwa angka di tahun 2023 disebut naik ke angka 21 persen.

Data ini disampaikan Koordinator Program Manajer (KPM) Satgas Stunting BKKBN Jabar Yulianto dalam Promosi Percepatan Penurun Stunting dan silaturahmi Halal Bihalal di Gedung BKKBN Jabar, Bandung, Senin (22/4/2024). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fajar Supriadi Santosa.

Ia mengatakan, angka survei pada 2023 belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga pihaknya saat ini masih mengacu kepada angka tahun 2022. Hasil survei 2023 sendiri akan disampaikan menurun rencana pada Agustus tahun ini. Sekalipun demikian, Yulianto mengatakan sebelumnya terjadi penurunan yang drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4 persen, dari 24,5 persen menjadi 20,2 persen.

“Ini akan  menjadi catatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 akan naik atau akan turun. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa membandingkan provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya banyak dengan provinsi lainnya,” kata Yulianto lagi.

Menanggapi target angka prevalansi stunting masih Jauh,  Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fajar Supradi Santosa mengatakan, di tahun ini segala kekuatan dikerahkan untuk menurunkan angka stunting.

Ia melakukan berbagai kerja sama dengan sejumlah pihak, terakhir melakukan audensi dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Pj Gubernur, katanya, akan mengeluarkan surat edaran yang bisa melakukan program untuk penurunan stunting tersebut.

Fajar juga menyebutkan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovansi Nasional). Kerja sama ini untuk melihat sejauh mana efektivitas program, anggaran, dan arah kebijakan dalam melakukan penurunan stunting.

Fajar juga mengatakan dalam penurunan stunting ini pihaknya melakukan berbagai upaya yang dimulai dari hulu. Ini dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dimulai saat hamil sampai anak berumur dua tahun. “Kita juga dalam penurunan stunting ini membentuk pendamping yang terdiri dari 27 ribu tim. Pendampingan lain dilakukan terhadap calon poengantin,” katanya.

Namun dalam melakukan pendampingan terhadap calon pengantin ini, baru mencapai sebesar 33 persen. “Jadi kalau ada yang menikah 100 pasangan, kita mestinya melakukan pendampingan kepada 100 pasangan tersebut. Tapi kenyataannya pendampingan baru bisa dilakukan pada 33 persen pasangan.” Kata Fajar.  

Pendampingan lain, katanya, dilakukan juga kepada ibu-ibu hamil. Jika tak didampingi, katanya, akan menimbulkan dampak. “Dan setelah melahirkan, ibu-ibu itu dipastikan ber-KB dan anaknya diperhatikan dan didampingi. Terutama dalam memberikan ASI atau air susu ibu. Dia hrus memberikan asi eksklusif selama 6 bulan berturut-turut,” katanya.

Terkait kendala yang dihadapi dalam penurunan stunting, Fajar mengatakan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang terbanyak. “Dengan angka penduduk yang besar itu, setiap tahun yang hamil sebanyak 800 ribu.  Di lapangan tim PLKB tak bisa mencapai seluruh desa sehingga informasi tentang stunting ini tidak utuh sampai ke masyarakat,” katanya. (*)

ude