Paslon Haru-Dhani Tegas Tolak Jual Beli Suara
- 23 November 2024 | 12:22:00 WIB
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa merugikan negara, bank senantiasa harus mematuhi berbagai aturan kelembagaan yang ditetapkan.
Praktisi perbankan Agus Mulyana mengungkapkan, dalam praktiknya, perbankan bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip antikorupsi tersebut melalui program pencegahan dan pengawasan keuangan, termasuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Selain itu, upaya struktural ini juga didukung oleh pendekatan kultural, di mana setiap insan perbankan dilengkapi dengan kesadaran akan bahaya korupsi dan penipuan.
Prinsip-prinsip itulah yang diterapkan Agus Mulyana saat menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membawa bank bjb medapat apresiasi tinggi atas dedikasinya dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terbaik. Selain itu, bank bjb juga berhasil mencapai peringkat sebagai finalis 5 Besar untuk penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua penghargaan tersebut diserahkan kepada Agus Mulyana mewakilbank bjb dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.
Agus mengungkapkan, penghargaan tersebut adalah hasil dari komitmen perusahaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. bank bjb sebagai institusi publik, selalu menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam pelaporan harta kekayaan. Dalam hal pengendalian gratifikasi, bank bjb juga dinilai berhasil dalam optimalisasi unit tersebut untuk mengendalikan berbagai bentuk pemberian hadiah.
Menurut Agus, penghargaan dari KPK tersebut merupakan hasil dari komitmen bank bjb dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai perusahaan milik negara, bank bjb senantiasa mematuhi berbagai aturan kelembagaan yang ditetapkan untuk mencegah tindakan korupsi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Bank BJB yang telah berkomitmen serta mendukung program LHKPN, serta menolak/melaporkan gratifikasi. Kedepannya mari kita jaga prestasi ini demi mendukung Indonesia melawan korupsi.” ungkap Agus, dalam unggahannya di akun Instagram pribadinyab @amulyana46.
Agus menilai, penghargaan tersebut mencerminkan kredibilitas dan akuntabilitas bank bjb sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. bank bjb juga secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Dia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan, dan bank bjb berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dengan menentang praktik korupsi. (*/sheila mutiara)
Rdsp
0 KomentarDPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).