JuaraNews, Bandung - Beberapa waktu lalu Sekda Pemprov Jabar mengeluarkan Surat Edaran terkait persetujuan kerjasama pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka bagi kawasan Bandung Raya dan sekitarnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jabar, Kusnadi memaparkan, perlu dilakukan pendalaman terkait poin-poin yang terdapat dalam perjanjian kerja sama Pemprov Jabar dengan kabupaten/kota khususnya di Bandung Raya tentang optimalisasi TPPAS Legok Nangka.

Pasalnya, jika tidak dilakukan pendalaman terkait perjanjian kerja sama akan berdampak terhadap biaya operasional bagi kabupaten/kota yang akan mendistribusikan sampah ke TPPAS yang berdomisili di Nagreg, Kabupaten Bandung itu.

"Hal yang perlu diperhatikan yakni tentang tarif dan subsidi yang harus disepakati oleh kedua belah pihak," paparnya, Senin (22/2/2021).

Kusnadi menilai perkiraan biaya transportasi akan cukup besar diluarkan oleh kabupaten/kota. Meski begitu, perjanjian kerja sama menjadi hal krusial sebagai dasar lelang pekerjaan dan menjadi dasar jaminan kepastian bagi pihak ketiga yang akan berinvestasi.

"Yang lebih penting lagi TPA Sarimukti juga akan ditutup. Maka Legok Nangka harus menjadi solusi bagi permasalahan tata kelola sampah di kawasan Bandung Raya," pungkasnya. (*)

bas