Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Komisi I DPRD Jabar Dukung Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan

    • Selasa, 4 Januari 2022 | 20:32:00 WIB
    • 0 Komentar


    Komisi I DPRD Jabar Dukung Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan

     

    JuaraNews, Bandung – Sejumlah Warga Tasikmalaya Selatan yang tergabung dalam Presidium Tasela melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/1/2022). Dalam kesempatan audiensi tersebut Tasela menginginkan adanya pemekaran bagi wilayah Tasikmalaya Selatan.

     

    Tasela menilai, dengan pemekaran wilayah tersebut diharapkan memberikan dampak-dampak positif salah satunya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di daerah Tasikmalaya Selatan.

     

    Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung aspirasi Tasela tersebut.

     

    Ia mengatakan, bahwa wilayah Jabar Selatan memerlukan pemekaran wilayah. Hal itu agar perekonomian di wilayah selatan dapat berkembang secara merata dan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

     

    "Kami Komisi I sangat mendukung adanya pemekaran di wilayah Jabar Selatan ini, karena menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Bedi, Selasa.

     

    Dia melanjutkan, beberapa catatan penting pemekaran di Jabar yang terbilang sukses. Seperti pemekaran Kabupaten Pangandaran, yang sejak diberlakukan hingga kini terus mengalami peningkatan. Sehingga hal itu mendapat kepercayaan dan kredit poin yang positif dari pemerintah pusat.

     

    "Pemekaran di Jabar ini kan bisa dibilang tidak pernah gagal, Pangandaran dan Bandung Barat misalnya," katanya.

     

    Sisi lain, katanya, warga Jabar terkenal dengan kearifan lokalnya yang rukun, guyub, sauyunan silih asih silah asah dan silih asuh. Sehingga untuk realisasinya tetap harus menunggu dicabutnya moratorium untuk daerah otonomi baru.

     

    Jika sudah diterapkan,ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Regulasi dan peraturan pun harus disiapkan secara matang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten induk.

     

    "Kami menyambut baik dalam hal ini pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah menyetujui," tandasnya. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Kena Sanksi dari PDIP lalu Minta Maaf, Arteria Dahlan Dilaporkan ke Polisi
    Dorong Melek Digital, Atalia Minta Ibu-ibu Jangan Curahkan Kekesalan di Media Sosial
    Kesbangpol Jabar Fokus Cegah Penyebaran Paham NII di Garut
    Meski Gelar Musda, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Diputuskan DPP
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads