JuaraNews Bekasi - Sikap Apindo Kota Bekasi yang menolak munculnya upah minimum sektoral (UMSK) Kota Bekasi yang diduga telah disepakati sekitar 0,635 persen saja, akhirnya mendapat tanggapan dari para tokoh SP/SB Kota Bekasi.

Purwadi Sekretaris DPC FSBDSI Kota dan Kabupaten Bekasi menjelaskan tentang nominal kenaikan UMSK Kota Bekasi diangka kisaran 0,635 persen saja. 

"Biarin aja Bung, Apindo Kota Bekasi mau bilang apa, orang UMSK 2024 Kota Bekasi naiknya cuma naik 0,635 saja kok," ungkap Purwadi, Minggu (15/12/2024). 

Suleman Wakil Ketua DPC K-SPSI dan Ketua PC TSK SPSI Kota/Kabupaten Bekasi juga ikut bersuara. 

"Biaya produksi atau cost produksi di perusahaan Kota/Kabupaten Bekasi yang selama ini tinggi, dikarenakan biaya siluman/pungli-pungli atau karena korupsi," ungkapnya. 

Tetapi hal itu, sepertinya sengaja ditutup-tutupi oleh pihak Apindo. 

"dan mereka dengan sengaja memframing, bahwa kenaikkan upah & UMSK 2024 dijadikan alasan biaya produksi tinggi," tuturnya. 

Karena itu, sebagai tokoh Serikat Pekerja (SP), dia mengaku sangat setuju dengan program pemberantasan korupsi & pungli, dijadikan salah satu program prioritas pembangunan nasional oleh Presiden RI Prabowo. 

"Sebagai tokoh buruh dan pelaku UMKM, saya tahu betul bahwa biaya-biaya tak terduga atau biaya pungli & korupsi di perusahaan-perusahaan Bekasi adalah biang keladi biaya cost produksi tinggi & bukan upah buruh," tutur Suleman. 

Dia juga berharap agar program pemberantasan korupsi Presiden Prabowo, juga bisa menyasar oknum-oknum nakal yang selama ini melakukan pemerasan kepada perusahaan-perusahaan di Bekasi. (*)

Oleh: pratigto / bas