Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PERDA Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan di Jabar.
BENCANA gempa yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempengan (Megatrusht) harus menjadi perhatian dan disikapi dengan kesiapsiagaan.
JuaraNews, Jakarta - Jawa Barat meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik di Indonesia dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik di wilayahnya.
Untuk kabupaten dan kota di Jabar yang meraih penghargaan WTN adalah Pemda Kota Depok (kategori Kota Raya), Pemda Kabupaten Bandung, Pemda Kota Banjar, dan Pemda Kabupaten Ciamis (kategori Kota Sedang).
Keempat pemda tersebut dinilai berhasil menyelenggarakan transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem terintegrasi yang tertib, lancar, selamat, aman, dan berkelanjutan.
Piagam penghargaan WTN Wiratama diterima Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman serta empat kepala daerah, dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pemberian piagam dilakukan dalam gelaran 'Hub Space 2024' dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).
Menurut Herman Suryatman, penghargaan WTN Wiratama tak lepas dari kinerja Dinas Perhubungan didukung stakeholders dalam menata transportasi publik dan lalu lintas.
"Capaian ini tidak lepas dari kinerja teman-teman di Dishub Jabar dan stakeholders atas pengelolaan bidang perhubungan," ujar Herman Suryatman.
Herman berharap dapat memotivasi seluruh jajaran terkait untuk lebih meningkatkan kualitas layanan bidang perhubungan.
Herman menyebut, Jabar masih punya pekerjaan rumah dalam pengelolaan transportasi khususnya di wilayah aglomerasi Bandung Raya, Cirebon Raya, dan Bodebek.
"Kami masih masih punya PR di bidang transportasi terutama di Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebek agar lebih cepat, murah, ringkas dan lebih baik," kata Herman.
WTN Wiratama dan WTN merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan transportasi.
Dilaksanakan setiap dua tahun, WTN 2024 diikuti 108 pemda kabupaten kota. Hasilnya 61 pemda kabupaten kota dinilai memenuhi indikator kinerja paling baik dalam penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.
Tim penilai WTN antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, kepolisian, akademisi dan pengamat transportasi publik.
Sementara selain Pemda Provinsi Jabar WTN Wiratama juga diberikan kepada Pemda Provinsi Jatim, Jateng, Kalsel, Bali, Sumbar, Kaltim, Riau, Sumsel, Sumut, DIY, Jambi, Aceh, Babel, dan Pemda Provinsi Lampung.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menuturkan, WTN adalah penghargaan prestisius untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan sistem transportasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Selamat dan apresiasi kami melihat banyak daerah yang begitu antusias melakukan pengembangan, inovasi, dan upaya-upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutur Budi. (*)
den
0 KomentarPEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 Selengkapnya..
IMPLEMENTASI Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Sekretariat DPRD Jabar hingga pengelolaan website DPRD Jabar menjadi contoh Selengkapnya..
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menerima penghargaan kategori Inovasi Penanganan Kejahatan Siber Selengkapnya..
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Banten.