JuaraNews, Bandung - Banjir yang kerap terjadi akibat curah hujan tinggi memerlukan kolaborasi dari berbagai elemen pemerintah dalam penanganannya.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Kusnadi menuturkan, persoalan banjir dan air menjadi lintas sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, sering kali persoalan tersebut hanya dibebankan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (DPSDA) saja.

"Saya kira butuh Inovasi dan kolaborasi agar visi misi Jabar Juara dengan Inovasi dan kolaborasi dapat terealisasikan," tuturnya, Rabu (24/3/2021).

Meski begitu, dalam praktiknya sering kali menemui kendala dalam merealokasika kolaborasi dan sinkronisasi antara program dinas satu dengan yang lainnya. Ia mencontohkan, kolaborasi dan sinkronisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

"Kedua dinas tersebut erat kaitannya dengan daya tampung drainase yang ada di jalan-jalan. Jadi orang sering kali menyampaikan drainase itu seolah-olah akan menampung semua curah air," ujarnya.

Drainase yang dibangun hanya memiliki lebar 80 cm sehingga, tidak akan kuat menampung curah air yang besar dan akhirnya meluap. Oleh karenanya, diperlukan kajian sedemikian rupa atau rekayasa untuk mengalirkan air.

Dengan demikian, ketika curah hujan tinggi, air akan menuju tempat yang lebih rendah diperlukan perhitungan jalur yang memadai atau dapat menampung volume air. Jika tidak disediakan maka, jalan beraspal akan menjadi sungai. (*)

Oleh: abdul basir / bas