free hit counter code Dualisme Kepengurusan di Tubuh SOKSI Harus Dituntaskan - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • Hejo Tapi Teu Ngejo
    Hejo Tapi Teu Ngejo

    PROVINSI Jawa Barat memilik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Perda tersebut didasari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

    Dualisme Kepengurusan di Tubuh SOKSI Harus Dituntaskan

    ADIKARYA PARLEMEN

    Dualisme Kepengurusan di Tubuh SOKSI Harus Dituntaskan

     

    JuaraNews, Bandung - Rakerda Depidar SOKSI Jabar mendesak Depinas SOKSI untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Karena dualisme ini tak mungkin bisa dituntaskan di level daerah. Dualisme ini berdampak pada kinerja organisasi, serta citra yang kurang baik di mata publik.

     

    Demikian salah satu butir rekomendasi Rakerda yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jabar, pada Sabtu (18/3). Hal itu dikemukakan Ketua Organizing Committee (OC) Rakerda, Dr. Hj. Cucu Sugyati, seusai acara.

     

    Selain itu, rekomendasi juga menyebutkan, pengusungan Airlangga Hartarto sebagai capres adalah final yang telah ditetapkan dalam Rapimnas dan Munas Partai Golkar. "SOKSI sebagai bagian intergal Partai Golkar akan berusaha keras mewujudkan Pa Airlangga sebagai Presiden pada Pilpres 2024," kata Cucu.

     

    Butir lainnya, SOKSI dan Partai Golkar mesti lebih mengedepankan kaderisasi untuk mendapatkan kader-kader berkualifikasi andal dan mumpuni dalam menghadapi gejolak perubahan, sebagai suatu yang tak dapat dihindari dalam kehidupan politik.

     

    "Sejalan dengan itu, program pengkaderan unggulan khas SOKSI, yakni Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB), harus jadi kalender rutin Depidar, mengingat begitu pentingnya aspek pengkaderan dan penyiapan regenerasi yang berkualitas dan paham peta politik mutakhir," tutur anggota DPRD Jabar ini.

     

    Menurut Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Jabat ini, Rakerda juga mengusulkan ada semacam lembaga think tank di Depidar. "Ini untuk menjadi wadah kajian politik praktis yang bisa membantu kader di daerah dalam mengantisipasi perkembangan politik mutakhir," katanya (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    KPU Jabar Enggan Disebut Lelet, Ini Alasannya
    BMKG Soal Hujan dan Angin Kencang Melanda Bandung
    Hasyim Sindir KPU Jabar Tidak Hadir di Rapat Pleno
    80 KK Diungsikan Imbas Banjir Rob di Palabuhanratu
    Bey Machmudin Tarawih di Masjid Tertua di Bandung

    Editorial



      sponsored links