JuaraNews, Bandung - Konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dinilai memungkinkan untuk open teknologi.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniag. Menurutnya, masih terbuka ruang bagi teknologi yang lain untuk bisa difungsikan di TPPAS Regional Legok Nangka.

"Ini tidak akan menyalahi aturan yang sudah ada," katanya belum lama ini.

Ia menjelaskan, hal itu diketahui usai Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam rangka penyusunan kerjasama pemanfaatan TPPAS Regional Legok Nangka

"Sebagai salah satu proyek strategis nasional TPPAS Regional Legok Nangka hadir sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan sampah di 6 pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.

Adapun enam pemerintah kabupaten/kota tersebut diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

“TPPAS Regional Legoknangka ini merupakan proyek strategis nasional dalam upaya menanggulangi sampah khususnya di wilayah Bandung Raya dan harus berbasis PSEL," paparnya.

Setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Pansus II akan segera melakukan komunikasi lanjutan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait rencana pengaoperasiaan TPPAS Regional Legok Nangka. (*)

Oleh: satria negara / stn