PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 resmi dihelat pada Rabu, 9 Desember 2020 ini.

Pesta demokrasi kali ini memang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda sejak mewabah pada awal tahun. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah khususnya Pemprov Jabar bersama penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar mengampanyekan protokol kesehatan karena dikhawatirkan pemungutan suara atau pencoblosan bisa menimbulkan kerumunan yang berpotensi meningkatnya kembali jumlah kasus Covid-19.

Di Jabar sendiri terdapat 8 daerah yang menggelar Pilkada serentak. Kedelapan daerah tersebut, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Ada 32.305 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 8 daerah yang menggelar Pilkada tersebut. Sedangkan jumlah pemilih mencapai 11.632.816 orang. Setiap TPS akan ada sekitar 350 pemilih, dengan waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

KPU di 8 kabupaten/kota tersebut pun telah menjalankan tahapan pilkadanya, mulai dari pendaftaran pasangan calon (paslon), melakukan tes kesehatan, penetapan paslon, dan penetapan nomor urut.

Penetapan nomor urut paslon sendiri dilakukan KPU setempat tidak dalam waktu serentak, namun semuanya sudah rampung pada Jumat (25/9/2020). Selanjutnya, para paslon di 8 daerah penyelenggara pilkada tersebut melakukan kampanye mulai 26 September hingga 5 Desember atau selama 71 hari. Sebelum memasuki masa tenang selama 3 hari, dan hari pencoblosan pada Rabu (9/12/2020) ini.

Total ada 25 paslon yang akan berlaga pada Pilkada Serentak 2020 di 8 kabupaten/kota di Jabar. Dari ke-25 paslon tersebut, ada 3 pasangan yang maju dari jalur perseorangan, yakni masing-masing 1 paslon di Pilkada Kabupaten Cianjur, Indramayu, dan Tasikmalaya.

Di 8 daerah tersebut, 7 di antaranya diikuti oleh petahana. Di 4 daerah, yakni Kabupaten Pangandaran, Sukabumi, Karawang, dan Kota Depok, kepala daerah dan wakilnya keduanya mencalonkan kembali menjadi bupati/wali kota.

Di Pangandaran, Bupati Jeje Wiradinata mengandeng Ujang Endin Indrawan, sedangkan Wakil Bupati Adang Hadari maju bersama Supratman. Sementara Bupati Sukabumi Marwan Hamami berpasangan dengan Iyos Somantri, dan Wakil Bupati Adjo Sardjono dengan Iman Adinugraha.

Lalu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengandeng Aep Syaepuloh, dan Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari dengan Yusni Rinzani. Di Kota Depok, Wali Kota saat ini Mohammad Idris menggandeng Imam Budi Hartono, sedangkan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna dengan Afifah Alia.

Sedangkan 3 bupati yang tak memiliki wakil, juga kembali mencalonkan diri. Ketiganya, yakni Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menjadi cabup menggandeng Tb Mulyana Syahrudin, lalu Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat menjadi calon wakil bupati mendampingi Cabup Daniel Mutaqin Syafiuddin. Serta Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mencalonkan jadi bupati didampingi Cecep Nurul Yakin

Satu-satu daerah yang pilkadanya tidak diikuti petahana, yakni Kabupaten Bandung yang saat ini dipimpin Bupati Dadang M Naser-Wakil Bupati Gun Gun Gunawan.

Pada hari pencoblosan masyarakat akan menentukan pilihannya, siapa yang layak memimpin daerahnya untuk 5 tahun ke depan. Lalu apa yang diharapkan warga dari pemimpin baru nanti? Banyak, tentunya.

Yang pasti masyarakat menginginkan pemimpinnya yang amanah terhadap mandat yang diberikan rakyatnya. Pemimpin itu pun harus mampu menunaikan janji-janjinya untuk menyejahterakan rakyat melalui program-program kerjanya.

Namun ada satu persoalan yang tengah menjadi sorotan masyarakat, yakni korupsi! Tindak kejahatan kerah putih inilah, memang yang mampu menyengsarakan rakyat. Masyarakat sepakat memerangi korupsi, salah satunya dengan memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkapi dan memenjarakan para korupsi.

Ironisnya, korupsi ini banyak dilakukan para pejabat negara, termasuk para kepala daerah setingkat bupati dan wali kota juga gubernur hasil pemilihan langsung rakyat. Jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi hingga akhirnya dibui pun cukup fantastik. KPK mencatat sejak diberlakukannya Pilkada secara langsung pada 2005 lalu, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi dan masuk jeruji penjara.

"Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (7/8/2020).

Jabar sendiri tercatat sebagai provinsi terbanyak yang menyumbang koruptor dari kalangan kepala daerah. Total telah ada 15 bupati/wali kota yang tersangkut kasus korupsi. Dua kasus terakhir yang masih ditangani KPK, yakni Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 pada 23 Oktober lalu. Budi diduga melakukan suap sebesar Rp700 juta untuk meloloskan DAK kepada mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Satu kasus lagi, yakni dugaan korupsi Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) terkait perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda di Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2018-2020. Ajay terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 November dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat OTT, penyidik KPK mengamankan uang tunai Rp425 juta yang diduga hasil suap dari komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan.

Bahkan di Kota Cimahi ini, sejak berdiri menjadi daerah otonom, 3 wali kotanya, semuanya terjerat kasus korupsi. Dua mantan Wali Kota sebelumnya juga tersandung kasus korupsi, yakni wali kota periode 2002-2007 dan 2007-2012 Itoc Tochija, serta wali kota periode 2012-2017 Atty Suharti.

Di lain pihak, korupsi sendiri menjadi isu menarik nan seksi yang dijadikan jualan para pasangan calon. Mereka sama-sama sepakat memproklamirkan diri antikorupsi, dan bertekad memerangi tindak korupsi jika nanti terpilih. Janji-janji manis ini dilontarkan untuk menarik simpati calon pemilih agar pada waktunya nanti di TPS, memilih mereka.

Satu yang pasti, jabatan -dari mulai ketua RT hingga presiden- hakikatnya adalah amanah, sebuah kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat atau negara. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang amanah, yang menjalankan kepercayaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Bukan pemimpin yang hanya mencari jabatan atau kedudukan.

Kita berharap Pilkada Serentak 2020 ini benar-benar melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang mampu menyejahterakan warganya. Kita berharap, para calon pemimpin tersebut menepati janjinya saat sudah duduk di singgasana. Tidak ada lagi uang rakyat yang menguap, ditilep pemimpinnya yang mengaku antikorupsi.

Dan kita akan tagih janji kampenye mereka pada saatnya nanti, dan secara bersama-sama kita awasi agar tak ada lagi kepala daerah yang masuk bui gara-gara korupsi. Selamat memilih pemimpin yang amanah. (*)

Oleh: deni mulyana sasmita / den