Yod Sebarluaskan Perda PPA di Arjasari Tasikmalaya
- 25 November 2024 | 09:43:00 WIB
KETUA Fraksi Golkar DPRD Jabar, Yod Mintaraga melaksankan penyebarluasan Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
KETUA Fraksi Golkar DPRD Jabar, Yod Mintaraga melaksankan penyebarluasan Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Jawa Barat.
Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinator dan Supervisor KPK RI Arif Nurcahyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari launching program Monitoring Centre for Prevention (MCP) diinisiasi oleh KPK bersama Kemendagri.
Menurutnya, MCP merupakan salah satu program yang menjadi tolak ukur bagi KPK dalam rangka upaya pencegahan kasus tindak pidana korupsi di pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Program tersebut dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh pemda di tanah air dan bukan hanya di Jawa Barat saja,” ucap Arif Nurcahyo di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3/2024).
Dia mengatakan ada beberapa area yang menjadi titik fokus program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yakni, area atau wilayah perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan publik, barang dan jasa.
Selain itu, wilayah Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi dari pendapatan daerah, manajemen ekonomi daerah, serta peningkatan kapabilitas ASN dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Launching kemarin di KPK kami juga memberikan penghargaan pemprov Jabar karena index super sudah diatas 90 persen dan mendapatkan 5 besar perangkat di peringkat nasional,” ucapnya.
Dia menegaskan, Upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu tetap harus dijalankan pemprov Jawa Barat.
“Kita jangan hanya terbuai dengan penghargaan tetapi yang penting adalah implementasi di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari tata kelola pemerintah di pemprov Jabar,” tandasnya. (*)
bas
0 KomentarKETUA Fraksi Golkar DPRD Jabar, Yod Mintaraga melaksankan penyebarluasan Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Selengkapnya..
Program beasiswa JFLS 2024 khusus jalur afirmasi resmi dibatalkan, karena dinilai tidak adanya transparansi dalam proses Selengkapnya..
FORUM Warga Desa Burangkeng Peduli Lingkungan (Forwades) meminta Dinas BMSDA Kota Bekasi segera memperbaiki dengan meninggikan Jalan PU Selengkapnya..
KETUA Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) akan menjadi prioritas di kecamatan di Selengkapnya..
BAWASLU Pemerintah Kota Bekasi mulai menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di berbagai ruas jalan se- Kota Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KETUA Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) akan menjadi prioritas di kecamatan di Jabar.
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat (22/11/2024).