JuaraNews Bandung - Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo menyatakan sebanyak 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023.

Menurutnya, 44 dari 117 Anggota DPRD Jabar ini tercatat belum melaporkan LHKPN 2023 hingga 27 Maret 2024.

“Sampai hari ini 27 maret 2024 Eksekutif sudah 100 persen, Sementara untuk legislatif hari ini dari 117 anggota DPRD 44 orang diantaranya belum melaporkan LHKPN,” kata Arief Nurcahyo usai Rapat Koordinasi Program 2024 serta Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi 2023 bersama KPK RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3/2024).

Dia mengatakan Anggota DPRD Jabar harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai wujud pejabat publik taat aturan.

Maka dari itu pihaknya mengimbau agar legislator Jabar untuk segera melaporkan LHKPN 2023. Menurutnya masih ada batas waktu untuk pelaporan hingga 31 Maret mendatang.

"Kami imbau, masih ada waktu sampai 31 Maret. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi penyelenggara lainnya," katanya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani memastikan semua ASN maupun penyelenggara di lingkungan Pemprov Jabar telah melaporkan LHKPN.

"Laporan sudah 100 persen, BUMD juga sudah," kata Eni saat dikonfirmasi usai kegiatan sama di Gedung Sate, Kota Bandung. (*)

bas