JuaraNews, Bandung  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset daerah.

Sebab, berdasarkan data KPK ada ribuan aset di lingkungan pemprov Jabar belum bersertifikat. Maka dari itu aset tersebut harus bersertifikat agar tidak disalahgunakan oknum tertentu.

"Di Jawa Barat kita melihat masih banyak aset bermasalah dan ini masih ada tumpang tindih dengan pihak ketiga, diklaim (pihak lain) dan sebagainya. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga dapat diperjelas apakah aset bermasalah ini secara hukum masih menjadi aset pemerintah atau memang harus dilepaskan," kata Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo 

"Sekitar 59 persen belum disertifikat, ada kemungkinan risiko yang terjadi seperti dikuasai pihak lain dan sebagainya. Kami juga akan mengundang BPN Jawa Barat untuk membantu pengamanan secara hukum atau sertifikasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Dia mengatakan pada 2025 mendatang Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh aset, baik milik pemerintah maupun masyarakat harus 100 persen telah tersertifikasi. Termasuk sekitar tiga ribuan aset Pemprov Jabar.

"Makanya harus ada upaya dari teman-teman provinsi," ujarnya.

Sementara Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengungkapkan, sejatinya masalah aset memang telah menjadi PR dan tengah diupayakan untuk dirampungkan sertifikasinya.

Jumlahnya yang tidak sedikit sambung Eni, diakuinya membutuhkan waktu cukup panjang. Hadirnya target 300 aset harus sudah tersertifikasi pada tahun ini, menjadi motivasi bersama untuk diselesaikan.

"Aset kita banyak dan tidak di desentralisasi, dikelola BPKAD. Tapi oleh OPD lain. Ada OPD yang kelola aset jumlahnya ribuan. Kita terimakasih dengan adanya MCP KPK, karena membantu menertibkan. Kita mencoba untuk meningkatkan target, 300 bidang harus disertifikasi tahun ini. Kebanyakan (aset) tanah, irigasi, jalan," paparnya. (*)

bas