JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi menjelaskan saat ini rakyat Indonesia lebih butuh regulasi di bidang investasi dan ekonomi karena memberi kepastian bagi dunia usaha dan pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sama.

"Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita," kata Toto. Rabu (11/11/2020).

Legisltor Partai Demokrat ini menganggap RUU Ciptaker menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neo-liberalisme.

"Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja yang harmonis," tuturnya.

Selain itu yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak omnibus law Cipta Kerja ini adalah karena diduga cacat substansi dan prosedural. Alasannya banyak pembahasan isu krusial yang kurang transparan dan akuntabel.

"Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan, civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja," pungkasnya. (*)

Oleh: alvian hamzah / bas