Johan J Anwari Sosper Perda Perlindungan Anak
- 19 April 2024 | 09:01:00 WIB
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung - Alih kewenangan perizinan yang semula dipegang kabupaten/kota dan kemudian dilimpahkan ke provinsi ternyata masih menyisakan persoalan. Hal ini dikemukakan oleh Komisi I DPRD Jabar saat melakukan rapat kerja dengan Pemkab Sukabumi dan instansi perizinan provinsi bertempat di Pendopo Kabupaten Sukabumi, pekan lalu.
Anggota DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait sulit dan lamanya proses perizinan usaha setelah diambil alih Pemprov Jabar. Oleh karena itu DPRD merasa merasa perlu mengklarifikasi terkait kendala terkait proses perizinan.
"Ada masukan dari masyarakat, ini akan berdampak pada dua hal, ketelitian yang bisa merugikan pemerintah sendiri karena akan berkurang PAD (Pendapatan Asli Daerah) sampai berdampak pada lapangan pekerjaan. Ini harus kami cek kebenarannya," kata Irfan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Irfan, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya Pemkab/Pemkot yang enggan memberikan data-data perizinan kepada provinsi karena khawatir akan terbuka semuanya.
Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpasu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Susi, menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adanya penggantian kepanitian BKPRD. Namun lanjut Susi sebenarnya hampir semua perijinan hanya tinggal rapat pleno saja.
Proses perijinan saat ini bisa dilihat secara online. “Dan kami pun sama sekali tidak menahan-nahan data atau persyaratan yang diajukan," katanya.
Saat ini, menurutnya, pihaknya sedang membangun sistem serta SDM yang lebih memadai agar kendala yang dihadapi bisa ditanggulangi. (*)
ude
0 KomentarANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar Cucu Sugyati mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan umum di masing-masing lingkungan. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi.
UNTUK mengantisipasi gangguan kesehatan pemudik, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 293 posko kesehatan.