blog counter

Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Yod Mintaraga: Komisi V DPRD Jabar Tolak Permen Kemendikbud No. 30 tahun 2021

    • Senin, 13 Desember 2021 | 08:55:00 WIB
    • 0 Komentar


    Yod Mintaraga: Komisi V DPRD Jabar Tolak Permen Kemendikbud No. 30 tahun 2021

     

    JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat H. Yod Mintaraga mengatakan, Komisi V DPRD Jawa Barat menolak segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Oleh karena ini Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Permen Kemendikbud Riset dan Teknologi No. 30 tahun 2021 dicabut dan direvisi.

     

    Yod mengatakan hal itu terkait kontroversinya Permen Kemendibud Riset dan Teknologi, Senin (13/12/2021).

     

    Yod mengatakan, sebelumnya Komisi V DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Dewan Da'wah Jawa Barat terkait dengan permen tersebut. Yod menjelaskan, Fraksi dan Partai Golkar telah menyatakan sikap menolak Pemen tersebut.

     

    Ia menambahkan, undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual itu masih belum selesai sehingga Permen Kemendibud tersebut dinilai mendahului undang-undang induknya.

     

    "Padahal Peraturan Kementrian (Permen) yang levelnya itu sangat rendah dalam tata perundang-undangan ngeduluin undang-undangnya sendiri, ini sangatlah tidak etis," katanya.

     

    Yod menjelaskan, adanya audiensi tersebut merupakan  bukti nyata atas kegelisahan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat tentang Permen Kemendikbud Riset dan Teknologi No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

     

    "Saya yakin reaksi dari Permen ini juga bukan hanya dari masyarakat Jawa Barat mungkin hampir di seluruh Indonesia," katanya.

     

    Menurutnya, objek yang menjadi sasaran Permen tersebut ialah perguruan tinggi yang notabene sebagai tempat mencetak calon-calon pemimpin bangsa dan dengan adanya peraturan tersebut menjadi multitafsir baik dikalangan masyarakat dan agama. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Toto: Empat Pilar Kebangsaan Memperkuat Kesatuan
    Yosa Gelar Sosialisasi 4 Pilar Perkuat Wawasan Kebangsaan di Pangandaran
    Anggota DPRD Jabar, Toto Purwanto Minta Masyarakat Tanamkan Nilai 4 Pilar Kebangsaan
    Toto Purwanto Sandi: Musda DPD Demokrat Jabar Ajang Konsolidasi Internal Partai
    DPRD Jabar Dorong Salah Satu Aset Pemprov di Bogor Jadi Panti Sosial
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads