JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar meminta pihak terkait untuk berusaha menyejahterakan petambak dan nelayan khususnya lobster. Pasalnya, praktik penyelundupan benur lobster masih kerap terjadi terutama di Jabar.

Anggota DPRD Jabar, Kusnadi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jabar agar benar-benar memperhatikan bahwa masih terdapat aksi penyelundupan benur lobster. Ia menilai perlu adanya pengkajian berdasarkan standarisasi kesejahteraan petambak benur lobster atau masyarakat dalam pengertian umum.

"Masih terdapat pengusaha lokal yang tidak sabar dan selalu mencari kesempatan meskipun melanggar aturan," kata Kusnadi, Kamis (22/4/2021).

Pemerintah dalam hal ini Dislutkan Jabar maupun kabupaten/kota di Sukabumi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memperhatikan kesejahteraan para petambak khususnya lobster.

KKP sebenarnya telah mempunyai beberapa penangkaran lobster di Sukabumi tetapi justru hanya berfungsi untuk menampung benur lobster. Akan tetapi hal itu merupakan langkah baik yang diambil oleh KKP karena sebelum benur lobster menjadi besar tidak boleh keluar apalagi dijual maupun ekspor.

"Tetapi pada kenyataannya bocor juga kemarin ekspor benur lobster besar-besaran itu. Jadi soal perilaku, disiplin, dan ketaatan terhadap hukum," imbuhnya.

Kendati begitu, ia berharap adanya edukasi terhadap masyarakat terutama pada pengusaha yang harus disiplin dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat dari orang-orang yang ingin melakukan bisnis ilegal. Ia ingin asosiaasi pedagang seperti, Kamar Dagang Industri (KADIN), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan lainnya turut serta mengedukasi pengusaha maupun masyarakat.

"Jadi jangan juga terus menyalahkan pemerintah dalam hal ini dinas tetapi kelompok pedagang atau pengusaha juga harus mendisplikan diri. Sehingga, semua komponen bangsa kita dapat menaati hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jabar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 70 ribu asal Kabupaten Sukabumi pada Jumat (23/4) dini hari. (*)

bas