JuaraNews, Bandung - DPRD Jawa Barat tengah membahas Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Raperda perubahan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekankan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandaru mengapresiasi adanya perubahan Raperda tersebut di tengah pandemi Covid-19 ini.

Namun, katanya, Fraksi PKS berharap dalam pembahasan Raperda tersebut memberikan sanksi kepada masyarakat yang betul-betul melanggar Protokol Kesehatan secara keseluruhan.

"Perda Trantibum tidak sekedar merumuskan sanksi untuk masyarakat yg tidak menggunakan masker," katanya, Selasa (23/2/2021).

Lebih jauh, Dia berharap agar revisi perda mengakomodasi regulasi penanggulangan covid-19 secara lebih sistematis dan holistik mulai dari testing, tracing, treatment, menggunakan masker, sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, ketahanan pangan, pengamanan logistik, air, energi, sarana komunikasi dan sektor penting lainnya. (*)

bas