Ini Perkiraan UMK 2025 di Jabar Setelah Naik 6,5%
- 9 Desember 2024 | 12:34:00 WIB
SEGINI UMK Jawa Barat 2025 jika mengacu kenaikan upah minimum nasional 6,5 persen.
SEGINI UMK Jawa Barat 2025 jika mengacu kenaikan upah minimum nasional 6,5 persen.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota Pansus VII DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim menghadiri rapat pembahasan dan penyusuanan Raperda Pemyelenggaraan Pesantren. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota pansus VII DPRD Jabar bersama stekolder terkait belum lamai ini.
Menurutnya, proses penyusunan Raperda Pemyelenggaraan Pesantren tengah memasuki babak pembahasam prinsip-prinsip hukum.
"Mudah-mudahan Raperda Pemyelenggaraan Pesantren dapat segera selesai," ujar Rozak, Senin (19/10/2020).
Menurutnya, ada beberapa catatan yang menjadi prioritas Pansus VII, semisal terkait klarifikasi pesantren dan lembaga non struktural yang bertugas sebagai pengawas.
"Terkait klasifikasi pesantren dan soal lembaga non struktural, kedua hal tersebut telah melalui tahap diskusi," katanya.
Menurutnya, Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren.
"Melalui Raperda tersebut, diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah menaruh atensi pada dunia pesantren bisa lebih besar lagi. Mengingat besarnya kontribusi pesantren untuk Indonesia sejak dulu hingga saat ini," pungkas Rozal. (*)
bas
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak 2024.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.