JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar Ade Puspitasari mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Jabar terdapat sebanyak 54 permasalahan kecurangan penerimaan sebesar Rp67,42 miliar dalam APBD 2019.

Menurutnya, masalah tersebut akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. Tak hanya itu, Ade mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni Belanja Tidak Langsung sebesar 93,65 persen dan Belanja Langsung 85 persen.

Kemudian, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jabar, ucap Ade Puspitasari, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang tidak sesuai ketentutan senilai Rp113,69 miliar.

"Kami memohon kepada Gubernur menjelaskan perbedaan Silpa (Sisa Hasil Penggunaan Anggaran) yang dicantumkan pada APBD tahun 2020," ucap Ade dalam keterangannya, Rabu (22/7/2020).

Dia meminta kepada Gubernur untuk menjelaskan permaslahan seputar Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jabar (BUMD) yang sejauh ini dianggap bermasalah.

"Kita ketahui BUMD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tulang punggung pemasukan daerah, namun sampai saat ini beberapa BUMD dalam pengelolaannya masih ditemukan banyak permasalahan," tutupnya. (*)

Oleh: ridwan / rid