JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah angkat bicara soal rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok menuai banyak sorotan.

Rencana itu termaktub dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam aturan baru itu, sembako tak lagi masuk ke dalam objek pengecualian PPN.

Sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Sugianto mengatakan, penerapan PPN sembako tersebut sama dengan melakukan pemerasan terhadap rakyat.

"Ini menurut saya sama saja dengan pemerasan kepada masyarakat, mau memeras rakyat," kata Sugianto saat dihubungi, Kamis (17/6/2021).

Bahkan, dia menyebut, rencana itu membuat pemerintah seperti Neoliberalisme yang tidak memikirkan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

"Itu kelihatan sekali bahwa pemerintah itu Neoliberalisme itu yang saya lihat," jelasnya.

Menurut Sugianto, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang bisa meringankan masyarakat, bukan malah mempersulitnya.

"Jadi janganlah kita yang seharusnya kondisi seperti ini meringankan beban masyarakat jangan membebani lagi masyarakat," tutupnya. (*)

Oleh: JuaraNews / jn