Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Anggota Pansus VI DPRD Jabar, Kusnadi,menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Jakarta selama 2 hari di sana menemui Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Selama 2 hari. Senin nya kita ke Dirjen Perhubungan laut dan Kementrian Perhubungan RI Kemudian hari selasa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di MT Haryono Jakarta cuman 2 tempat hari senin sama selasa, “ ucapnya . Rabu (01/07/20).
Saat berkunjung ke Dirjen Perhubungan Laut, Dia menemukan persolan bahwa Peraturan International Maritime Organization (IMO) 1997 dalam artikel ke 11 menyebutkan bahwa pelaut bukanlah pekerja migran. Hal itu menunjukan bahwa Pansus VI harus didalami secara matang.
“Kita mencari ilmu ke jakarta itu kesan bahwasanya kita mendapatkan beberapa hal yang artinya bahwa pansus ini tetap harus kita dalami secara matang.”
Kusnadi berharap dalam Raperda ini mendapatkan hasil positif supaya pekerja migran di Jawa Barat itu terlindungi secara undang-undang.
“Baik pekerja legal maupun pekerja ilegal harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. (Alv)
Oleh: alvian hamzah / ayi
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).