free hit counter code Sekolah Satu Atap Solusi Atasi Kekurangan RKB - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Sekolah Satu Atap Solusi Atasi Kekurangan RKB
    Ketua Komisi V DPRD Jabar

    Sekolah Satu Atap Solusi Atasi Kekurangan RKB

    • Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:35:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews Bandung - Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan sekolah satu atap yang terdiri dari SD dan SMP sebagai salah satu solusi untuk pendidikan di daerah yang  memiliki ruang kelas baru.

     

    Sekolah satu atap merupakan sekolah yang memiliki banyak siswa tetapi kekurangan ruang kelas. Maka solusinya adalah digabung dalam satu gedung sekolah.

     

    “Pada saat kekurangan ruang kelas maka di gabungkanlah pendidikan dasar dan menengah agar kemudian bisa dimanfaatkan. Tinggal pengaturan waktu jam pelajaran saja,” kata Yomanius Untung, Jumat (25/10/2024).

     

    Politisi Golkar ini menyebutkan sekolah satu atap pernah dibangun di Kabupaten Purwakarta saat itu Bupatinya adalah Dedi Mulyadi. Hal ini sebagaimana upaya solusi agar anak tidak putus sekolah akibat sekolahnya jauh.

     

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga pernah menawarkan sekolah swasta untuk dijadikan tempat anak sekolah tetapi  beban biayanya dari negara. Karena itu tahap rasional adalah memanfaatkan ruang kelas di sekolah swasta dengan kriteria tertentu.

     

    “Kemudian, yang lainnya di kelola di sekolah itu tapi ada biaya dari pemerintah, supaya mencerminkan bahwa negara hadir untuk mengurus pendidikan dasar,” tandas Yomanius Untung. (*)

     

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links