JuaraNews, Bandung -- Ormas Projo Jawa Barat turut bersuara terkait polemik pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, yang akan diberlalukan mulai Januari 2025. Dalam press Release Projo yang dikirim kepada redaksi, Minggu (22/12/2024), organisasi kemasyarakatan ini menyatakan Projo akan berada di garda terdepan dalam menjaga soliditas Pemerintahan Prabowo-Gibran agar berjalan sukses hingga akhir.

Ketua Projo Jawa Barat Djoni suherman mengatakan, ⁠Projo melihat apa yang dihembuskan oleh PDIP terkait rencana kenaikan PPN 12 %, PDIP mau cuci tangan atas kebijakan yg mereka buat sendiri.

"Dan saat ini PDIP getol melakukan framing bahwa kebijakan PPN 12 persen dihasilkan oleh Pemerintahan Prabowo, guna mencari simpati publik," kata Djoni dalam siaran persnya.

Ia mengatakan, cara-cara yang dilakukan PDIP ini adalah cara politik yang tidak mendidik dan looser. Mereka, katanya, memutarbalikan fakta demi mengais keuntungan politik.

"PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen. Tapi kenapa sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Djoni.

Djoni menambahkan, Projo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang sangat memahami kondisi rakyat dengan memberlakukan PPN 12 persen ini pada barang-barang mewah.

Sebagaimana diketahui, PPN ini tidak berlaku pada jenis-jenis barang seperti sembilan bahan pokok (sembako), jasa medis kesehatan, dan barang lain seperti buku.

Djoni menegaskan pihaknya akan selalu berada di depan dalam menjaga Pak Prabowo dan kebijakannya. ***

Oleh: ude gunadi / ude