free hit counter code WJDF 2023 Akan Bahas Pembangunan Jabar - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
WJDF 2023 Akan Bahas Pembangunan Jabar

WJDF 2023 Akan Bahas Pembangunan Jabar

JuaraNews Bandung - Dalam rangka merumuskan pembangunan Jawa Barat mendatang. Pemprov Jabar akan mengelar West Java Development Forum 2023.

 

Kegiatan tersebut rencananya akan digelar pada akhir Juli 2023 dan dibuka langsung oleh Gubernur Ridwan Kamil.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar Iendra Sofyan menyampaikan bahwa West Java Development Forum 2023 akan dikemas dengan mengadakan berbagai macam kegiatan.

 

"Semuanya itu dikemas dengan namanya West Java Development Forum. Harusnya kick off dulu cuma karena kick offnya belum ketemu, artinya waktu Gubernur baru bisa nanti jadi 31 Juli nanti Insyaallah pak Gubernur hadir kick off untuk program West Java Development Forum ini," ucap Iendra, seusai kegiatan Japri West Java Development Forum 2023 dengan tajuk Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023).

 

West Java Development Forum, lanjut dia, akan membahas berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta Politik.

 

"Kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala macamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung kelapangan, metode formal diskusi semuanya sudah kita upayakan," tandasnya. 

 

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf meminta West Java Development Forum 2023 terus di monitor.

 

Arief mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk memanage perekonomian Jawa Barat untuk bisa melangkah kedepannya.

 

"Hal-hal mendasar seperti social development itu 8 tahun itu harus dimonitor terus menerus," kata.

 

"Bahkan ada suatu sisi dalam konteks-konteks tertentu, misalkan Bandung pertumbuhan ekonomi selalu tingggi 8 persen tiap tahun," tambahnya.

 

Dia menjelaskan, Pemprov Jabar bisa membuat pleci yang pertumbuhan ekonomi tidak 8 persen, melainkan 7,5 persen lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

"Itu menurut saya it's oke, yang penting bukan pertumbuhan ekonominya kalau dinikmati oleh orang lain. Tentu itu perlu penelaan dan keberanian untuk implementasi," jelasnya. (*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Perda Ekraf Jadi Peluang Pengembangan Usaha Mikro
Braga Free Vehicle Momentum Bangkitkan Wisata Loka
Raperda Ini Diharapkan Berdampak Positif ke Petani
KPU Buka Pendaftaran Perseorangan, Cek Syaratnya
BIJB Siap Terbangkan 13 Ribu Calon Jemaah Haji

Editorial



    sponsored links