JuaraNews Bandung - Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menolak keikutsertaan Tim Nasional (Timnas) Israel pada piala Dunia U-20  di Indonesia Mei 2023.

Bahkan, Fraksi PKS menyampaikan surat penolakan tim Israel ke Gubernur Ridwan Kamil. Hal itu dikarenakan Jabar salah satu provinsi yang ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah sepakbola antar negara sedunia ini.

"Hari ini kami dari Fraksi PKS menyampaikan surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat juga DPR/DPRD Fraksi PKS, agar Gubernur Jawa Barat bapak Ridwan Kamil menolak kehadiran Timnas U-20 Israel yang akan ikut bertanding di Piala Dunia U-20 di Jalak Harupat," kata Haru kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS, DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (24/3/2023).

Haru menjelaskan, selama ini Bangsa Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno telah menyampaikan sikap untuk berdiri di belakang Bangsa Palestina. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 45 ingin menghapuskan dunia penjajahan.

Sedangkan, lanjut Haru, sampai hari ini perilaku Israel kepada warga Palestina sebagai bentuk penjajahan.

"Jangan sampai kita memberikan toleransi memberikan persetujuan atau menganggap ini tidak ada masalah sama sekali. Ini bentuk penolakan dari kami, ya silahkan Piala Dunia U-20 berjalan, tapi mohon maaf untuk Timnas Israel tidak bisa masuk ke Jawa Barat," jelasnya.

Haru mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak penolakan dari berbagai kalangan Ormas, Partai Politik, dan Kepala Daerah.

Oleh karena itu, dia meminta Ridwan Kamil untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20.

"Kita harapkan Gubernur Jawa Barat bisa mendengarkan aspirasi ini. Kita minta pak Gubernur mendengarkan aspirasi dari masyarakat melalui kami Fraksi PKS, mengeluarkan pernyataan sikap agar menolak kehadiran Timnas U-20 dari Israel," ungkapnya.

Haru menegaskan bahwa jika Ridwan Kamil tidak menolak Timnas Israel, maka dia akan berurusan dengan seluruh masyarakat di Jabar.

"Kalau Gubernur Jawa Barat tidak menolak Timnas Israel, saya kira persoalan dengan warga Jawa Barat akan semakin banyak. Masalah Gubernur dengan masyarakat Jawa Barat akan semakin banyak, catatannya akan semakin panjang," tandasnya. (*)

bas