Paslon Haru-Dhani Tegas Tolak Jual Beli Suara
- 23 November 2024 | 12:22:00 WIB
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
CALON Wakil Walikota Bandung nomor urut 2, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara di pilkada 2024 mendatang.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar menyetujui rencana kerja sama Pemprov Jabar dengan Infrastructure Asia Singapura dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (28/1/2022).
Dengan demikiam, kerja sama tersebut segera terwujud.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyambut persetujuan tersebut dengan gembira. Menurutnya, persetujuan itu sangat penting untuk program pembangunan infrastruktur daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 38 tahun 2015. Dalam baleid tersebut, pemerintah pusat mendorong agar mencari pembiayaan infrastruktur alternatif, termasuk KPBU.
"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghaturkan terima kasih atas kerja yang dilakukan oleh pimpinan DPRD, khususnya Komisi 1 terkait akselerasi pembangunan Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, pembiayaan infrastruktur di Jabar tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, APBD hanya mampu membiayai 20 persen. Maka, harus mencari pendanaan alternatif.
"Kita menyadari, tidaklah mungkin membangun Jawa Barat hanya mengandalkan APBD. APBD hanya sanggup 20 persen," kata Kang Emil.
Karena itu, Pemprov Jabar menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada DPRD. Permohonan itu langsung dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak (LoI) antara Pemprov Jabar dan Infrastructure Asia Singapura.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2020, kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
Setelah disetujui, maka rencana kerja sama tersebut akan dibahas lebih dalam dengan Pemerintah Pusat melalui Rapat antar-Kementerian/Lembaga (K/L). Pembahasan ini akan menjadi dasar penandatanganan Memorandum saling pengertian oleh Kepala Daerah dan Kepala Lembaga.
"Sebagai bentuk keseruisan dan kesungguhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan surat pemberitahuan dan rencana kerja sama kepada DPRD sambil secara multitasking kita bahas poin-poinnya," kata Ridwan Kamil.
Melalui kerja sama tersebut, Singapura dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Secara khusus dalam ruang lingkup capacity building, market sounding, dan project structuring yang berfokus pada sektor air minum, transportasi, persampahan, efisiensi energi, dan konektivitas digital.
Terkait proyek-proyek KPBU yang akan didukung dalam kerja sama antara Pemprov Jabar dan Infrastructure Asia Singapura itu meliputi proyek SPAM Jatigede dan SPAM Sinumbra, Bandung Metropolitan Urban Railway dan BRT Bandung Raya, TPPAS Ciayumajakuning Cirebon Raya, Rooftop Solar Project in Schools, Penerangan Jalan Umum, dan proyek yang terkait dengan konektivitas serat optik.
"Rencananya, dengan Singapura ini kita satu proyek penyediaan air minum dan bersih Sinumbra dan Jatigede, Bandung Metropolitan Urban Railway, Pengolahan Pemrosesan Akhir Ciayumajakuning, kemudian Green Economy dalam bentuk panel surya di jalan umum," jelas Emil.
Dalam menjalankan fungsi capacity building, Infrastructure Asia Singapura memiliki program pelatihan sertifikasi internasional untuk pelatihan proyek KPBU yang relevan dan dibutuhkan oleh stakeholders Jabar.
Seiring dengan meningkatnya kualitas SDM yang tersertifikasi internasional tersebut, diharapkan daya tarik proyek infrastruktur di Jabar akan turut meningkat di mata para investor mancanegara.
"Kami juga meminta ada program pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)," ucap Emil.
Tak hanya capacity building, Jabar juga mendapat manfaat dari kemampuan market sounding dan project structuring yang dimiliki Infrastructure Asia Singapura. Salah satunya, meningkatkan jejaring investor luar negeri Jabar.
Secara khusus adalah dukungan strukturisasi proyek-proyek KPBU dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan berstandar internasional yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kebijakan proyek di Jabar saat ini.
Apalagi, Infrastructure Asia sebagai organisasi nonprofit Singapura telah berpengalaman dalam mendukung berbagai proyek KPBU di kawasan Asia. Salah satu contohnya, ikut serta dalam membantu pembiayaan pembangunan di Tiongkok.
"Infrastruktur Asia Singapura yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan Singapura memiliki pengalaman dan kompetensi," kata Emil.
"Perusahaan ini sudah memiliki track record yang baik seperti Asian Development Bank (ADB), termasuk sudah pengalaman kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Jadi sudah familiar dengan ekosistem pendanaan infrastruktur," pungkasnya. (*)
jn
0 KomentarDPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).