Bawaslu Mulai Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada
- 24 November 2024 | 12:20:00 WIB
BAWASLU Pemerintah Kota Bekasi mulai menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di berbagai ruas jalan se- Kota Bekasi.
BAWASLU Pemerintah Kota Bekasi mulai menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di berbagai ruas jalan se- Kota Bekasi.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat belum melakukan pembahasan terkait calon daerah otonomi baru (DOB) pemekaran Kota Lembang.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Almaida Rosa Putra mengatakan, saat ini DPRD masih membahas calon DOB yang sudah mengajukan persyaratan.
"Jadi, wacana daerah otonomi baru di Jawa Barat sudah lama. Ada yang sejak tahun 2002 seperti Bogor Barat, Garut Selatan sehingga prosesnya itu sudah melalui beberapa tahapan," kata Almaida, Jumat (20/11/2020).
Dia menjelaskan, terkait pemekaran Kota Lembang tidak serta-merta setelah diwacanakan langsung bisa dilakukan pemekaran, karena harus melalui tahapan.
"Karena itu saat wacana muncul tidak begitu saja, harus dilihat secara demografi, batas wilayah, aksesibilitasnya, sehingga dari beberapa DOB yang sudah memenuhi syarat, termasuk ada persetujuan dari DPR baru beberapa," jelasnya.
Almaida menyebut, DPRD Jabar juga belum melakukan pembahasan terkait pemekaran Kota Lembang dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Karena dalam pembahasan dengan pemerintah daerah dengan Gubernur, Kota Lembang belum masuk prioritas untuk dijadikan daerah otonomi baru," tutupnya. (*)
Oleh: ridwan / rid
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Ridho
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).