BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
- 22 November 2024 | 11:11:00 WIB
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Sesaat lagi Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Meski di tengah pandemic Covid-19 namun pemerintah dengan berbagai pertimbangan tetap akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan waktu yang telah di jadwal ulang menjadi Desember 2020.
Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang termasuk akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Berkenaan dengan akan diselenggarakannya Pilkada Kabupaten Bandung 2020.
"Kami dari Polsight menyampaikan hasil riset kami berkenaan dengan kinerja Pemkab Bandung selama Kepemimpinan Dadang M. Naser dan Gungun Gunawan, serta keterkenalan calon bupati di masyarakat Kab. Bandung," kata Direktur Eksekutif Polsight Yusa Djuyandi di Bandung, Senin (31/8/2020).
"Survey kami lakukan pada bulan Agustus 2020 di 31 Kecamatan di Kab. Bandung dengan metode multi stage random sampling. Jumlah responden dalam survey ini sebanyak 452 responden, margin of error 5%," tambahnya.
Hal yang cukup signifikan dari riset ini adalah sebanyak 180 responden menolak adanya politik uang dalam Pilkada, meski 88 menerima dan selebihnya menyatakan masih ragu. Berkenaan dengan kinerja Pemkab selama ini sebanyak 2% menjawab sangat puas dan 65% puas, dan hanya 11% yang menyatakan kecewa.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemkab Bandung linear dengan Kepuasan terhadap partai pendukungnya, Golkar dan PKS. Sebanyak 86 responden menyatakan Golkar sebagai partai yang peduli, 57 menyatakan PKS sebagai partai yang peduli.
Di luar partai pengusung, yaitu urutan ketiga ada PDI-P dengan 40 suara responden dan Gerindra 28, serta Demokrat 23 responden. Sebagai partai yang dikenal sebagai partai anti korupsi sebanyak 65 responden menyebut PKS sebagai partai anti korupsi, posisi PKS ada di nomer 1, di ikuti Golkar dengan 36 perolehan suara, Gerindra 19 dan PDI-P 14.
Adapun terkait dengan Bakal Calon Bupati Bandung. Mereka yang akan dipilih oleh masyarakat adalah yang lebih mempunyai pengalaman (111 suara), memiliki visi-misi serta program yang jelas merakyat (78), terkenal atau populer (69), Dekat dengan Rakyat (41).
Dari beberapa bakal calon bupati tingkat popularitas Gungun ada di 48,45%, di ikuti Nia Kurnia (46,25%), Dadang Supriatna (26,99%), serta Yena Iskandar Masoem (23,67%). Untuk elektabikitas Calon Bupati: Gungun Gunawan (74%), Nia Kurnia (31,19%), Dadang Supriatna (15,71%), dan Yena Iskandar Masoem (13,72%).
"Perlu kami sampaikan bahwa kondisi di atas sewaktu-waktu bisa berubah, sebagaimana
64% menyatakan masih mungkin merubah pilihannya," tutupnya. (*)
bas
0 KomentarCAKUPAN vaksinasi Covid-19 dosis III atau booster untuk tenaga kesehatan (nakes) di Jabar sudah mencapai 97,77 Selengkapnya..
PASANGAN Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz akan menggugat hasil penghitungan suara dan dugaan kecurangan calon petahana dan KPU Kab. Tasikmalaya ke Selengkapnya..
PASANGAN nomor urut 03 Dadang-Sahrul yang diusung koalisi Partai PKB,Nasdem,Demokrat dan PKS Selengkapnya..
KPU Kabupaten Bandung menggelar papat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Selengkapnya..
TAHAPAN Pilkada Serentak Kabupaten Bandung memasuki tahapan Rapat Pleno penetapan perolehan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).