JuaraNews, BANDUNG – United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Indonesia memuji langkah Pemprov Jabar  dalam menangani COVID-19 di Jabar.

UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.

Dalam paparannya melalui video conference, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia itu. Namun,  Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa pihaknya pun masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.

"Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," ucap Kang Emil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/2020).

"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani COVID-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," tuturnya.

Kepada Country Director UNDP Indonesia,   Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif. "Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap  Emil.

Kedua, lanjut Emil, adalah transparansi. "Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.

Ketiga, Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan. “Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran COVID-19," ucap Emil.

Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi COVID-19. "Baru-baru ini, PT Biofarma bisa memproduksi reagen PCR. Kami juga menggerakkan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat, untuk membuat ventilator bagi pasien yang masih bisa bernapas sendiri, sementara PT Pindad yang biasanya membuat alat militer, juga memproduksi ventilator untuk pasien yang tidak bisa bernapas sendiri," kata Emil.

"Kami juga satu-satunya provinsi yang memiliki fasilitas waste management untuk COVID-19. Jadi seluruh Jawa, Banten, dan Jakarta menggunakan fasilitas kami," ujarnya merujuk PT Jasa Medivest --anak perusahaan BUMD Jabar Jasa Sarana yang fokus dalam pengelolaan limbah medis.

Terakhir, Emil mengatakan bahwa pihaknya menerapkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan pandemi ini, salah satunya yakni hampir 50 persen alat Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk tes masif yang dimiliki Jabar adalah donasi dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Dengan berkolaborasi, kami juga menggerakkan Karang Taruna untuk membantu warga yang terinfeksi. Ibu-ibu PKK juga fokus membuat dapur umum karena kami ingin memastikan tidak ada yang kelaparan. Jadi kolaborasi juga menjadi kunci dalam penanganan (COVID-19)," ujarnya.

 Country Director of UNDP in Indonesia Christophe Bahuet mengatakan,  Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang paling terdampak COVID-19. Chris --sapaan Christophe-- berujar, pihaknya pun melihat banyak respons baik yang dilakukan Jabar di bawah kepemimpinan Emil.

"Kami sudah melihat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merespons dan bertindak (dalam pandemi) dan kami menemukan banyak aksi (kebijakan) menarik," kata Chris.

"Pekerjaan kalian (Jabar), misalnya aplikasi PIKOBAR ini, sangat futuristik, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bekerja di masa depan. Setelah COVID-19 berakhir, ini akan menjadi cara pemerintah daerah bekerja secara digital. Dan cara bekerja kalian akan menjadi pemimpin dalam inovasi," pujinya.

Chris pun menegaskan bahwa UNDP Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat terus mendukung warga Indonesia dalam melawan COVID-19. Setelah mengamati dampak kesehatan dan sosial-ekonomi, UNDP pun memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. (*)

ude