JuaraNews Bekasi - Langkah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di berbagai tempat, agar bersih dan ramah lingkungan mendapat dukungan penuh dari Koalisi Persampahan Jawa Barat. 

Berbagai organisasi di Jawa Barat yang selama ini aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Seperti Forum Warga Desa Burangkeng Peduli Lingkungan (FOR-WADES), Koalisi Indonesia Lestari (KAWALI), Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI). Serikat Petani Peternak Patrakomala, Gerakan Pemuda Ansor, dan Kampus Akademi Maritim Cirebon (AMC) Bekasi. 

Hal tersebut diketahui pada saat Koalisi Persampahan Jawa Barat, turut menghadiri acara Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono di Kampung Cikarawang RT.002 RW.01 Desa Cikarawang, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (22/12024). 

Ketua For-WADES putra asli Kampung Jati, Desa Burangkeng, Kabupaten Bekasi,Aep Bin Anung mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung penuh langkah Menteri Lingkungan Hidup membenahi TPA Burangkeng milik Pemkab Bekasi sesuai amanat UU Persampahan. 

"Hadirnya Pemerintah yang diwakili Menteri LH RI Bapak Hanif Faisol Nurofiq Memang yang selama ini diharapkan oleh seluruh warga Desa Burangkeng dan warga Kabupaten Bekasi. Karena itu kami seluruh warga Desa Burangkeng dan warga Kabupaten Bekasi mendukung penuh," kata Aep. 

Sementara itu Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (KAMI) Jonly Nahampun,SH mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama membaca amanat UU Persampahan. 

"TPA sampah Burangkeng dan seluruh TPA sampah di seluruh Jawa Barat, harus mematuhi amanat UU Persampahan, sebagai payung hukum dalam pengelolaan TPA sampah di Indonesia. 

Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Jawa Barat juga harus berubah cara pandangnya, terkait pengelolaan TPA Sampah. Misalnya diawali dengan pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle (3R). 

Pemerintah Kabupaten dan Kota-Kota lain di Jawa Barat, juga bisa mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang Persampahan. Atau dengan menghadirkan para investor Persampahan yang memiliki teknologi Persampahan. 

"Pola pikir lama anggota DPRD dan Eksekutif Kabupaten Bekasi selama ini, misalnya karena TPA sampah Burangkeng sudah penuh atau overload, solusinya lahan diperluas terus. Tanpa memikirkan atau mencari solusi dampak kerusakan lingkungannya juga harus dihentikan. 

Karena sampah dari penjuru Kabupaten Bekasi setiap hari hanya ditumpuk-tumpuk begitu saja, dimana air lindi sampah yang beracun tidak dikelola dengan benar, sebelum dibuang ke Kali Burangkeng juga tidak boleh dilakukan terus- menerus. 

"Masyarakat hari ini juga sudah sangat cerdas, karena mereka setiap bulan membayar uang retribusi sampah dan pengelolaan uang retribusi sampah ini juga selama ini seperti apa? Juga harus transparan dan tidak bisa, solusinya hanya dengan warga di sekitar TPA Burangkeng setiap KK dan setiap bulan diberi uang jauh bauh sampah Rp100.000, - Ini jelas tidak mendidik dan angka Rp100.000,- tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak penyakit yang selama ini dirasakan warga Desa Burangkeng,"ungkap Jonly. (*)

Oleh: pratigto / bas