JuaraNews Bekasi - Pembangunan jembatan Muara Gembong, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, diduga dibangun secara terburu-buru dan banyak penyimpangan.

Hal itu diungkapkan Muhammad Romdhon, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bekasi, dalam organisasi eksternal Institut Kajian Strategis (Inkastra), Jum'at (17/1/2025) lalu.

"Salah satu kejanggalannya adalah, saat jembatan Muara Gembong diresmikan oleh Pj.Bupati Dedy Supriyadi pada tanggal 23 Desember 2024 lalu, kondisi pekerjaan bel selesai 100% dan  saat itu tidak bisa langsung digunakan, karena masih adanya proses pekerjaan yang belum selesai,"kata Muhammad Romdon dalam orasinya. 

Tetapi anehnya saat itu Pj Bupati Dedy Supriyadi bukan meneror pihak kontraktor, tetapi diam dan tetap diresmikan jembatan yang belum selesai dikerjakan itu. 

"Karena itu aparat Penegak Hukum dan Pj Bupati Bekasi harus turun tangan dan memeriksa Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) karena diduga melakukan pembiaran atas dugaan korupsi pada pembangunan Jembatan Muara Gembong,"ungkap Muhammad Romdon. 

Sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi. Dapat melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan Korupsi di dalam proyek pembangunan jembatan penghubung Muara Gembong tersebut. 

"Pj Bupati Bekasi juga tidak boleh diam, harus turun dan bersikap secara tegas atas adanya dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan tersebut,"ungkapnya.

Komisi III sebagai pengawas daripada eksekutif harus turun tangan juga untuk menyelidiki kasus ini karena bagaimanapun hal seperti ini seharusnya tak lepas juga daripada pengawas DPRD.

DPRD Kabupaten Bekasi terkhusus Komisi III harus segera memanggil beberapa instansi terkait yang memang menjadi pelaksana tugas dalam proyek pembangunan jembatan penghubung Muara Gembong ini. 

Infrastra berjanji akan mengawal soal dugaan korupsi jembatan Muara Gembong ini dan akan segera demo besar-besaran di kantor Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta,"ancam Muhammad Romdon. (*)

Oleh: pratigto / bas