JuaraNews Bandung  - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi memprioritaskan pengembangan Kawasan Bantargadung, Kota Bekasi. Selain itu juga TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bekasi untuk membahas Bantargebang sebagai target pengembangan, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah tersebut.

Dedi juga menyoroti isu terkait sertifikat tanah di Bantar Gebang. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan Menteri ATR/BPN untuk menelusuri asal-usul sertifikat tanah yang ada di kawasan itu.

"Analisis saya, tanah ini kemungkinan dulunya adalah bekas tambak. Ketika tambak itu tidak dikelola, terjadi abrasi, dan kawasan tersebut berubah menjadi laut. Seperti yang terjadi terjadi di Karawang, di mana satu RW hilang akibat abrasi dan menjadi laut," ungkap Dedi Mulyadi, Rabu (22/1/2025).

KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa tanah garapan yang dulunya digunakan untuk tambak sering kali dijual dan disertifikatkan setelah tidak dikelola lagi.

Ia menyatakan bahwa pola serupa sering terjadi, tidak hanya pada tanah bekas tambak atau laut, tetapi juga di hutan dan gunung, di mana tanah yang diberikan kepada petani kemudian dijual dan diubah menjadi sertifikat.

Menyikapi hal ini, KDM berkomitmen untuk lebih lanjut mengkaji sikap pemerintah terkait masalah tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa jika dinas kelautan berencana untuk membangun dermaga di kawasan tersebut, Pemprov Jabar siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk proyek dermaga yang ditargetkan selesai pada 2026.

KDM menegaskan bahwa anggaran tersebut berbeda dengan anggaran sebelumnya yang hanya berupa sumbangan sebesar Rp2,6 miliar.

"Jika perjanjian terkait dermaga bertentangan dengan kepentingan umum, asas kepatutan, atau asas keadilan, kami tidak segan untuk mengambil tindakan, termasuk mengkaji perjanjian tersebut sesuai hukum yang berlaku," tandasnya. (*)

bas