JuaraNews Bekasi - Polemik hilangnya upah minimum sektoral (UMSK) selama 5 tahun terakhir karena politik upah murah mantan Presiden Jokowi, bagi para pekerja yang selama ini, bekerja di tempat industri dengan resiko tinggi atau harus memiliki keahlian khusus. 

Telah selesai, pasca ditetapkannya UMSK 2025 oleh Dewan Pengupahan Kota (DEPEKOT) Kota Bekasi dari unsur Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) bersama Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. 

Pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 kawan-kawan Depekot Bekasi telah berangkat ke Bandung, untuk menyerahkan Rekomendasi tersebut kepada Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat. 

"Saya berharap semua polemik tentang UMSK Kota Bekasi tahun 2025 disudahi dan semua pihak agar menahan diri dan kita serahkan semuanya kepada Rapat Pleno Depeprov Jawa Barat,"ungkap Fajar Winarno Sekretaris K-SPSI Bekasi, hari Selasa (17/12/2024) pagi ini. 

Sebagaimana diketahui dimunculkannya UMSK 2025 bisa dimunculkan, paska Keputusan Presiden Prabowo memutuskan UMK Provinsi naik 6,5 persen di seluruh Indonesia. 

Kebijakan pro-rakyat ini tentu disambut suka cita oleh masyarakat pekerja/masyarakat buruh di seluruh Indonesia, sebagai tanda berakhirnya rezim upah murah mantan Presiden Jokowi. (*)

Oleh: pratigto / bas