JuaraNews Bekasi - Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2024 baru saja usai dengan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Bekasi dengan jumlah pemilih mencapai 1.828.740 pemilih. 

Partisipasi pemilih hasilnya, paslon nomor urut 1 Heri Koswara-Sholihin meraih 452.351 suara dan nomor urut 2 Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarhen mendapatkan 64.510 suara dan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, memperoleh suara 459.430 suara. 

Paslon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin (Risol) mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Bekasi tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).Tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 224/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Abudin, Sekretaris Daerah LSM LIRA Kota Bekasi menghimbau kepada stakeholders dan seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk bersabar menunggu proses gugatan pilkada dan tifak menyalahkan pihak penyelenggara (KPU Kota Bekasi, red) maupun Pemerintah Kota Bekasi atas rendahnya partisipasi pemilih pada, Kamis (12/12/2024). 

“Sabar dulu, Pilkada Kota Bekasi belum selesai karena salah satu Paslon telah melayangkan gugatan. Kita tunggu dulu hasilnya ya. Terus stakeholders juga jangan pada menyalahkan penyelenggara dan Pemerintah Kota Bekasi akibat rendahnya partisipasi yang hanya 55,81%,”kata Abudin.

Agung Lesmana, Wakil Wali Kota LSM LIRA Bekasi menambahkan  bahwa organisasinya telah melakukan riset dan kajian terhadap perilaku konstituen pada Pilkada kali ini dan mencari jawaban atas rendahnya partisipasi pemilih.

Faktor-faktor yang didapatkan dan ikut mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bekasi 2024 meliputi, kejenuhan politik, durasi kampanye, waktu persiapan penyelenggara, cuaca buruk, dan jumlah TPS yang sedikit.

“Kami menemukan adanya indikasi masyarakat mengalami kejenuhan politik karena pelaksanaan Pilkada hanya berselisih delapan bulan dari pemilu. Kemudian durasi kampanye pilkada yang pendek hanya sekitar dua bulan, ini juga mengakibatkan kandidat tidak cukup waktu untuk mengajak pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS),"katanya.

Secara objektif LSM LIRA juga mengamati waktu persiapan KPU yang cukup singkat dalam menggelar tahapan Pilkada juga menjadi faktor. 

"Apalagi, jarak antara pendaftaran calon kepala daerah dengan pemungutan suara hanya sekitar tiga bulan," tuturnya. 

Dibeberapa daerah Kota Bekasi, misalnya di wilayah Jatiasih saat hari pencoblosan diguyur hujan deras dan cuaca buruk. Dan yang tak kalah penting jumlah TPS lebih sedikit dibanding pilpres dan pileg. 

"Sehingga jarak rumah sebagian pemilih dengan TPS relatif jauh, menjadi penyebab enggannya pemilih datang ke TPS,"ungkap Agung. 

Pilkada yang menghabiskan anggaran 90,8 milyar pada saat ini juga banyak dikritisi aktivis dan pengamat di Kota Bekasi. (*)

Oleh: pratigto / bas