Ini Usulan Legislator Jabar Kurangi Dampak PPN 12%
- 22 Januari 2025 | 07:00:00 WIB
ANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
BENCANA gempa yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempengan (Megatrusht) harus menjadi perhatian dan disikapi dengan kesiapsiagaan.
JuaraNews Bandung - Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga Yod Mintaraga belum lama ini melaksanakan reses II masa sidang 2023-2024 di Banjarsari, Kabupaten Tasikmalaya.
Selain menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, politisi Partai Golkar ini menjelaskan fungsi reses yang dilakukan anggota legislatif baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
Yod mengungkapkan, reses merupakan suatu kewajiban setiap anggota dewan, baik tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten. Bahasa parlimen reses atau bahasa sederhananya istirahat terjun langsung menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
Menurutnya, setiap anggota dewan wajib turun untuk mengetahui potensi yang ada di daerah pemilihan (Dapil) baik dari industri, pertanian, perkebunan. Selain itu persoalan yang muncul anggota dewan juga harus bisa mendengar, melihat, berkomunikasi dengan masyarakat melalui reses.
“Ibu-ibu saya jadi anggota dewan disumpah berdasarkan Pancasila, UU, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Serta akan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat di daerah pemilihan,” kata Yod
“Jadi kalau hari ini ada anggota dewan yang sudah memilih-milih, memilah-milah yang ikut dalam kegiatan orang yang mendukungnya saja,maka sesungguhnya dia telah menghianati diri sendiri dan kepada tuhannya,” tandas Yod.
Caleg DPRD Jabar dapil 15, Kota/Kab Tasikmalaya ini mengatakan UUD menyebutkan pemda itu terdiri dari Gubernur dan DPRD. Setiap kebijakan pembangun yang akan dilaksanakan itu dibahas oleh Gubernur dan DPRD
Kemudian, tugas anggota dewan menyampaikan kebijakan program-program prioritas 1 tahun kedepan dilaksanakan agar rakyat paham, agar rakyat mengetahui, bahwa di dalam program tersebut ada hak-hak rakyat, bidang sosial, Ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk politik dibiayai oleh anggaran negara, rakyat harus tahu.
“Maka dari hasil reses ini saya akan membuat laporan dan itu dilaporkan dalam rapat paripurna dewan, Yod reses dapil 15 Desa banjarsari. Saya kemarin belum pernah reses disini tapi sekali reses pengen ngebantu perbaikan masjid,” tandas politisi Partai Golkar ini. (*)
bas
0 KomentarANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan Selengkapnya..
SAEPUL Bachri terus mendorong pengembangan Kakao sebagai produk pertanian unggulan di Jabar, khususnya di Kabupaten Selengkapnya..
PERDA Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan di Selengkapnya..
YOD Mintaraga mengatakan pemprov Jabar memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Selengkapnya..
Yomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anak-anak di Indonesia yang belum menerima program Makan Bergizi Gratis(MBG).
MAHASISWA Kota Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Forum Komunikasi Lingkungan Kota Bekasi melakukan aksi demo Gedung Bersama.