free hit counter code Yod Dorong Anggaran Berkeadilan di Jabar Lewat DOB - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Yod Dorong Anggaran Berkeadilan di Jabar Lewat DOB
    Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, Yod Mintaraga

    Yod Dorong Anggaran Berkeadilan di Jabar Lewat DOB

    • Sabtu, 16 November 2024 | 11:12:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews Bandung - DPRD Jabar meminta bantuan ke DPD RI untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah. Demikian disampaikan Fraksi Golkar DPRD Jabar. Yod Mintaraga.

     

    Menurut Yod, usulan tersebut disampaikan saat pimpinan DPRD didampingi para ketua fraksi Partai di DPRD Jabar menerima kunjungan DPD RI beberapa Waktu lalu.

     

    Diketahui, Jabar mengusulkan 8 DOB yakni, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.

     

    “Saya menerima DPD RI, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta moratorium pemekaran wilayah itu dibuka, atau dicabut. Kalau perlu rubah undang-undang moratorium daerahnya. Kan itu tugas DPD,” kata Yod Mintaraga belum lama ini.

     

    Yod mengungkapkan, usulan pemekaran wilayah bukan tanpa alasan, Jawa Barat dengan penduduk 50 juta dengan 27 Kota/kabupaten. Hal ini jauh berbeda dengan Jawa Timur yang 40 juta lebih dengan 36 Kota/Kabupaten.  Yod menyoroti hal itu, karena adanya ketidakadilan sisi Anggaran.

     

    “Yang jelas saat ini Jawa Barat rugilah dibandingkan dengan provinsi lain. Bedanya 7 triliun dengan Jawa Timur. Penduduknya lebih sedikit kita lebih banyak. Jumlah uangnya lebih rendah tapi rakyatnya lebih banyak,” ucap Yod

     

    “Saya sampaikan soal ketidak adilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena pendekatannya pakai dengan banyaknya kota/kabupaten, kan mestinya pakai dengan jumlah rakyat,” tandas Ketua Depidar SOKSI Jabar ini. (*)

     

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    KPU Jabar Mulai Laksanakan Rekapitulasi Suara
    DPRD Jabar Sebut Sosperda Sebagai Bentuk Edukasi
    Seleksi Administrasi PPG Bagi Guru Tertentu Dibuka
    Fatal Akibat Abaikan Lingkungan
    KPU Tetapkan Paslon Ridho Pemenang Pilkada 2024

    Editorial



      sponsored links