Daddy Rohanady: Petani Harus Merdeka dan Sejahtera
- 18 November 2024 | 12:29:00 WIB
DADDY Rohanady, menyuarakan pentingnya upaya serius dan sistematis untuk memerdekakan dan menyejahterakan petani di Jawa Barat.
DADDY Rohanady, menyuarakan pentingnya upaya serius dan sistematis untuk memerdekakan dan menyejahterakan petani di Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - DPRD Jabar meminta bantuan ke DPD RI untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah. Demikian disampaikan Fraksi Golkar DPRD Jabar. Yod Mintaraga.
Menurut Yod, usulan tersebut disampaikan saat pimpinan DPRD didampingi para ketua fraksi Partai di DPRD Jabar menerima kunjungan DPD RI beberapa Waktu lalu.
Diketahui, Jabar mengusulkan 8 DOB yakni, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
“Saya menerima DPD RI, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta moratorium pemekaran wilayah itu dibuka, atau dicabut. Kalau perlu rubah undang-undang moratorium daerahnya. Kan itu tugas DPD,” kata Yod Mintaraga belum lama ini.
Yod mengungkapkan, usulan pemekaran wilayah bukan tanpa alasan, Jawa Barat dengan penduduk 50 juta dengan 27 Kota/kabupaten. Hal ini jauh berbeda dengan Jawa Timur yang 40 juta lebih dengan 36 Kota/Kabupaten. Yod menyoroti hal itu, karena adanya ketidakadilan sisi Anggaran.
“Yang jelas saat ini Jawa Barat rugilah dibandingkan dengan provinsi lain. Bedanya 7 triliun dengan Jawa Timur. Penduduknya lebih sedikit kita lebih banyak. Jumlah uangnya lebih rendah tapi rakyatnya lebih banyak,” ucap Yod
“Saya sampaikan soal ketidak adilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena pendekatannya pakai dengan banyaknya kota/kabupaten, kan mestinya pakai dengan jumlah rakyat,” tandas Ketua Depidar SOKSI Jabar ini. (*)
bas
0 KomentarDADDY Rohanady, menyuarakan pentingnya upaya serius dan sistematis untuk memerdekakan dan menyejahterakan petani di Jawa Selengkapnya..
BAZNAS Kota Bekasi menghentikan program bantuan SPP dan Tebus ijazah sejak tanggal 7 Oktober Selengkapnya..
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Selengkapnya..
PASLON nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berjanji memperkuat kembali karakter masyarakat Jabar berdasarkan Selengkapnya..
KPU Provinsi Jawa Barat mengelar debat kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di kota Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi demo Universitas Pertiwi Bekasi didepan kantor Dinas Pendidikan Kota menuding adanya dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rabu (13/11/2024).