DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - DPRD Jabar meminta bantuan ke DPD RI untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah. Demikian disampaikan Fraksi Golkar DPRD Jabar. Yod Mintaraga.
Menurut Yod, usulan tersebut disampaikan saat pimpinan DPRD didampingi para ketua fraksi Partai di DPRD Jabar menerima kunjungan DPD RI beberapa Waktu lalu.
Diketahui, Jabar mengusulkan 8 DOB yakni, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
“Saya menerima DPD RI, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta moratorium pemekaran wilayah itu dibuka, atau dicabut. Kalau perlu rubah undang-undang moratorium daerahnya. Kan itu tugas DPD,” kata Yod Mintaraga belum lama ini.
Yod mengungkapkan, usulan pemekaran wilayah bukan tanpa alasan, Jawa Barat dengan penduduk 50 juta dengan 27 Kota/kabupaten. Hal ini jauh berbeda dengan Jawa Timur yang 40 juta lebih dengan 36 Kota/Kabupaten. Yod menyoroti hal itu, karena adanya ketidakadilan sisi Anggaran.
“Yang jelas saat ini Jawa Barat rugilah dibandingkan dengan provinsi lain. Bedanya 7 triliun dengan Jawa Timur. Penduduknya lebih sedikit kita lebih banyak. Jumlah uangnya lebih rendah tapi rakyatnya lebih banyak,” ucap Yod
“Saya sampaikan soal ketidak adilan, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena pendekatannya pakai dengan banyaknya kota/kabupaten, kan mestinya pakai dengan jumlah rakyat,” tandas Ketua Depidar SOKSI Jabar ini. (*)
bas
0 KomentarKPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak Selengkapnya..
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui Selengkapnya..
Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), kembali membuka penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Selengkapnya..
MASYARAKAT Jabar semestinya menyadari sepenuhnya bahwa ada Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Selengkapnya..
KPU Kota Bekasi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi pilkada 2024 Paslon Ridho no urut 3 dinyatakan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.