Johan J Anwari Sosper Perda Perlindungan Anak
- 19 April 2024 | 09:01:00 WIB
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuarNews, Bandung -DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar serta stakeholder lainnya memperhatikan persoalan lingkungan serta penanganan bencana di sejumlah titik di Jabar.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Kusnadi menjelaskan, persoalan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai bencana. Meski begitu, pihaknya pun menilai hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kolaborasi yang efektif agar tidak berakhir dengan pemberian bantuan.
"Banyak isu lingkungan, dijadikan kepentingan oknum yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek saja," jelasnya, Tabu (24/3/2021).
Ia menyarankan pemerintah maupun pihak pengembang dapat berkolaborasi untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan. Sehingga, upaya pencegahan bencana dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh banyak pihak.
"Kami ingin kolaborasi antara pemerintah dan pihak pengembang ini benar memperhatikan aturan, perizinan, terutama dampak lingkungan," ujar politisi asal Fraksi Golkar itu.
Pasalnya, bencana yang terjadi di Jabar beberapa waktu lalu itu kerap mengalami keterlambatan penanganan akibat keterbatasan anggaran. Ia menilai pemerintah lebih fokus terhadap penanganan hunian sementara maupun rumah untuk relokasi hingga penanganan ketersediaan air bersih.
Kendati begitu, ia berharap kolaborasi nyata dapat diwujudkan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut sebaiknya dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebagai upaya awal pencegahan bencana.
"Seperti untuk menata lingkungan, rumah kumuh, sanitasi, hingga penanaman pohon di sekitar lingkungan perusahaan sebagai pembatas dengan pemukiman," ucapnya. (*)
Terlebih kini masih terdapat perusahaan yang belum taat, bahkan tidak menghiraukan mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus memasifkan pengawasan kepada perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
"Pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang telah ditegur tetapi tidak menghiraukannya," tandasnya. (*)
Oleh: abdul basir / bas
0 KomentarANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar Cucu Sugyati mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan umum di masing-masing lingkungan. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi.
UNTUK mengantisipasi gangguan kesehatan pemudik, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 293 posko kesehatan.