DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) akan menjadi prioritas di kecamatan yang belum ada sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Menurutnya, prioritas pembangunan 33 USB SMA dan SMK di Jawa Barat ini akan dilakukan secara bertahap, dan belum sepenuhnya dicover APBD Jabar 2025.
"Ada 33 pembangunan sekolah yang menjadi prioritas karena di lokasi atau kecamatan itu belum ada sekolah, termasuk sekolah swasta. Kita prioritaskan meskipun belum semuanya bisa dicover," kata Ketua Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung di Bandung, Sabtu (23/4/2024).
Ia mengatakan Pemprov dan DPRD Jawa Barat sudah menganggarkan Rp 50 miliar untuk bidang pendidikan. Dari anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan USB SMK dan SMA Negeri di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Menurutnya, sebenarnya ada 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki sekolah negeri. Namun di sebagian kecamatan itu telah terdapat sekolah swasta. "Sedangkan kecamatan yang tak ada sekolah negeri atau swasta ya ada di 33 kecamatan itu. Makanya hal itu menjadi prioritas kita," kata Untung yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini.
“Kita punya keinginan agar semua kecamatan itu terpenuhi SMA dan SMK Negeri. Hanya karena itu proses panjang skala prioritasnya adalah 33 kecamatan yang segera kita bangun. Kenapa, karena di sana sekolah swasta pun tidak ada, seperti di Subang, di Purwakarta dan Majalengka," jelasnya.
Ia mengatakan, pembangunan sekolah baru itu tak akan bisa diselesaikan seluruhnya dengan anggaran yang ada di 2025, karena itu harus dilakukan secara bertahap. (*)
bas
0 KomentarKPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak Selengkapnya..
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui Selengkapnya..
Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), kembali membuka penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Selengkapnya..
MASYARAKAT Jabar semestinya menyadari sepenuhnya bahwa ada Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Selengkapnya..
KPU Kota Bekasi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi pilkada 2024 Paslon Ridho no urut 3 dinyatakan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.