JuaraNews, Bandung - DPRD menilai persoalan banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Jabar perlu dukungan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, penanganan pasca banjir juga perlu ditingkatkan.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Kusnadi mengatakan, normalisasi DAS bukan menjadi kewenangan pihaknya. Oleh karena itu, diperlukan peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai instansi yang berwenang.

"Normalisasi sungai primer dan skunder itu bukan kewenangan kami,"Rabu (24/3/2021).

Selain itu, lanjut Kusnadi, normalisasi serta perbaikan infrastruktur DAS tidak hanya dilakukan di wilayah hilir tetapi juga hulu. Pasalnya, penyebab banjir bukan hanya curah hujan tinggi di hilir saja akan tetapi melibatkan hulu.

"Lalu fungsi embung (pendamping air hujan) juga perlu dimaksud fungsi dan peranannya," lanjutnya.

Sebab, ia menilai embung menjadi salah satu solusi penangkal banjir. Oleh karena itu, ia berharap fungsi embung yang terdapat di daerah rawan dilanda banjir dapat kembali berfungsi dengan baik.

"Jadi kalau intensitas curah hujan tinggi embung dapat menampung air hujan dengan maksimal," tutupnya. (*)

Oleh: abdul basir / bas