Kondisi Tim Baik, Borneo Siap Curi Poin di Bandung
- 21 November 2024 | 18:35:00 WIB
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Majalengka– Pengembangan dan pengelolaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tak lepas dari aspek kepentingan bisnis. Bahkan aspek bisnis ini ujungnya bermuara sampai ke kepentingan bisnis bandar udara atau bandara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Muhammad Ade Afriandi dalam kegiatan Kadis Meeting di Bandara BIJB Kertajadi Kabupaten Majalengka, Selasa (18/2/2020).
“Pengembangkan pekerja migran ini tak lepas aspek bisnis. Jika tak dikelola dengan bisnisnya ini dengan baik, pekerja migan ini bisa berkembang menjadi traficking. Oleh karena itu pengelolaan pekerja migran ini harus dikelola sebaik mungkin dari mulai rekrutmen, pelatihan, keberangkatan sampai kembali ke tanah air,” kata Ade.
Oleh karena itu, katanya, pada Kadis Meeting yang membahas khusus tentang pengembangan pekerja migran ini, dilaksanakan dengan melibat berbagai stakeholders seperti Bank BJB, BPJS, BIJB, dan asosiasi pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.
Ade menambahkan, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pekerja migran, yang menekankan perlunya kesadaran untuk memberi perlindungan kepada pekerja migran dan calon pekerja migran. Ade juga mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat tak ingin memberi beban kepada negara tujuan pekerja migran, dengan masalah-masalah yang mungkin muncul. Untuk itu, katanya, Disnakertrans merasa berkewajiban memberikan perlindungan tadi.
Ade mencontohkan, saat ini pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah sedang dimoratorium. Akibat dari kebijakan ini, katanya, menjamur perusahaan perusahaan perekrutan yang tidak terdaftar, dengan sasaran orang-orang desa.
“Orang desa yang penting punya pekerjaan, kemudian diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar, tetapi harus keluar uang dulu, begitu dikirimkan disana jadi masalah. Mereka sendirikan tak pernah ditraining, tidak pernah diberi pemahaman tentang hukum di negara penempatan, hubungan industrial di negara penempatan, produktifitas di negara penempatan tidak ada. Kita tak ingin hal semacam ini terjadi,” pungkasnya. (*)
Oleh: ude gunadi / ude
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).