JuaraNews, Bandung - Kegiatan pembangunan di Pantai Cikembulan Pass di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang menuai protes warga akhirnya dihentikan. Pertemuan antara Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan dengan pengusaha Toto Hutagalung yang difasilitasi Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, menyepakati penghentian itu.

Bupati Jeje sengaja mengundang kedua belah pihak untuk bertukar pikiran terkait Cikembulan Pass, di Pendopo Bupati, Jumat (13/9) pagi. Sekitar 10 warga perwakilan Forum Peduli yang dipimpin Iwan Hadiana, dipertemukan langsung dengan pihak yang didemo empat hari sebelumnya.

Seperti diketahui, sebelumnya ratusan warga melakukan aksi demonstrasi damai, di Bunderan Cikembulan, Senin (9/9) petang. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka menyatakan penolakannya terhadap pembangunan fisik oleh perseorangan di area sempadan Cikembulan Pass, yang selama ini merupakan lahan publik.

"Bahwa pembangunan oleh Sdr. Toto Hutagalung di lokasi Cikembulan Pass untuk sementara dihentikan sampai dengan adanya keputusan pemenang lelang atas hak pengelolaan (HPL)," bunyi poin pertama kesepakatan para pihak yang tertuang dalam berita acara yang ditandatangani Bupati, Toto Hutagalung dan Iwan Hadiana.

Bahwa tindak lanjut dari HPL, akan dilakukan secara teknis diawali dengan proses appraisal, lalu dilanjutkan dengan proses lelang secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Akses masuk portal menuju pantai agar dibongkar untuk masyarakat umum. Para pihak sepakat dengan berita acara ini, dan daftar yang hadir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini," bunyi kesepakatan lainnya.

Seusai pertemuan, Iwan menyebutkan, bersyukur atas itikad baik pengusaha menghentikan pembangunan. "Kita bukan menolak terhadap pembangunan. Apalagi kita setuju juga dengan iklim investasi agar Pangandaran lebih maju lagi ke depan. Namun hendaknya pembangunan apapun mengedepankan kearifan lokal dan benar-benar mensejahterakan warga lokal setempat," katanya.

Ia juga berharap HPL dikeluarkan lewat cara-cara yang mengedepankan keterbukaan dan lewat kajian yang mendalam agar pembangunan bukan sekadar membuat resto ataupun memagari kebebasan warga untuk mengakses lokasi. "Kita tunggu saja kelanjutan proses ini, semoga yang terbaik untuk masyarakat Cikembulan," katanya. (*)

ude