JuaraNews, Bandung - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi sulitnya masyarakat dalam memiliki hunian yang tidak hanya murah, namun bersih, sehat dan layak huni. 

Akan tetapi nampaknya rencana kebijakan tersebut menjadi blunder yang lagi lagi menghebohkan masyarakat, pasalnya, dalam Tapera tersebut, masyarakat yang telah bekerja di berbagai sektor baik itu ASN, P3K, Pegawai Swasta, Ojek Online hingga Freelancer pun diwajibkan mengikuti kebijakan tersebut dengan skema pemotongan gaji setiap bulan dengan besaran 3 persen.

Tak ayal kebijakan tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak tidak terkecuali, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu.

Menurutnya, kebijakan Tapera terkesan sangat dipaksakan dan justru membebani masyarakat. Ditengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini, Pemerintah justru merencanakan kebijakan yang tidak menyasar permasalahan itu.

“Menurut saya kebijakan ini kurang tepat. Ditengah situasi yang berat dimana keluhan masyarakat terutama tentang tingginya harga sembako dan sulitnya lapangan pekerjaan, pemerintah malah membuat kebijakan Tapera,”katanya. Selasa (4/6/2024).

Padahal dikatakan Haru jika pemerintah berniat memberikan bantuan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak, kebijakan bantuan rumah dengan skema investasi dengan melibatkan BUMN dan Surat Utang Negara (SUN) untuk membangun Perumahan Rakyat (Perumnas) menjadi alternatif langkah yang bisa dilakukan ketimbang memaksakan Tapera.

“Pemerintah bisa mengeksplorasi kebijakan lain, misalnya dengan skema investasi yang melibatkan BUMN, SUN, untuk membangun perumahan rakyat seperti Perumnas pada masa sebelumnya. ASN yang memerlukan rumah bisa dipermudah, begitu juga dengan karyawan swasta bahkan masyarakat berpenghasilan tidak tetap,”jelasnya.

Haru yang juga Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera itu pun memaparkan sejumlah langkah yang akan dilakukannya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat akan hunian layak, ketika terpilih nanti.

“Kita akan usulkan agar BUMD Jabar memulai investasi perumahan rakyat dengan skema seperti Perumnas. Jikapun membutuhkan tambahan dana dapat dikaji skema obligasi daerah untuk membiayai perumahan rakyat Jawa Barat,”jelasnya.

“Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jabar juga bisa diminta melakukan kajian potensi tata ruang skema perumahan rakyat yang berkualitas dan harga terjangkau,”imbuhnya.

Sehingga dikatakan Haru masyarakat di Jawa Barat tidak perlu kesulitan untuk memiliki hunian yang nyaman dan layak, dengan skema yang jelas dan tidak membebani masyarakat. (*) 

Rdsp