JuaraNews, Bandung - DPD Partai Demokrat Jabar meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik terbaik dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar untuk kategori partai politik.

Pengharagaan diberikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023 di Aula Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).

Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) DPD Partai Demokrat Jabar M Akhiri Haeluki menerima menerima piala dan sertifikat penghargaan yang diberikan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Ketua KIP Jabar Ijang Faisal.

"Kami mewakili pimpinan DPD Demokrat Jabar mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada KIP Jabar yang telah bekerja sama dengan  baik selama ini untuk menjaga keterbukaan informasi," ungkap Haeluki seusai menerima penghargaan.

Sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto, jelas Haeluki, Partai Demokrat sangat mengedepankan keterbukaan informasi sebagai partai terbuka dan smart party.

"Mudah-mudahan prestasi ini bisa kita pertahankan tahun depan, menjadi lebih baik lagi," sambung Haeluki yang hadir menerima penghargaaan bersama Deputi Bakomstra bidang Media, Kurnia Nugraha.

Sementara itu, Ketua KIP Jabar Ijang Faisal menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam era globalisasi saat ini. Menurutnya, informasi dapat menjadi energi yang dapat membantu proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan.

Karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas.

"Keterbukaan informasi harus menjadi ruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ijang.

Dia juga menegaskan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban badan publik, tapi harus menjadi budaya dalam masyarakat dan negara, terutama dalam era globalisasi saat ini. Sebab keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mewujudkan peningkatan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang demokratis.

“Pemerintahan yang demokratis itu adalah pemerintahan yang dipercaya publik dan salah satu indikatornya agar publik percaya adalah pemerintah melakukan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel,” jelas Ijang.

Pada kesempatan sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengajak semua pihak untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita harus lebih cepat lagi dalam merespon laporan maupun keluhan dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak puas, jadi kita harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Bey. (*)

Oleh: deni mulyana sasmita / den