JuaraNews Bandung - Komisi V DPRD Jabar mendorong orangtua siswa yang didiskualifikasi saat PPDB 2023 mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Anggota Komisi V DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan bahwa nantinya KPAI bisa menuntut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Mungkin kita dorong orang tua siswa mengadu kepada KPAI dan KPI akan menuntut kepada Pemerintah Jawa Barat," kata Selasa (25/7/2023).

Sebagaimana diberitakan sebelum, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta (Didik Baru (PPDB) 2023.

Pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu bentuk kecurangan.

Politisi Golkar ini mempertanyakan hal itu. Menurutnya, Permasalahan tersebut saat PPBD ini sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, lanjut dia, intensitas permasalahan pada tahun ini luar biasa.

"Kami menyangkan kenapa kok belakangan inikan masalah petanya sudah ada. Jadi ada sebuah keterlambatan memberi reaksi. Akibat keterlambatan ini lumayan luar biasa," ucapnya. (*)

bas