Farhan Larang ASN Pakai KendaraanDinas untuk Mudik
- 21 Maret 2025 | 19:28:00 WIB
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
KEBERADAAN pagar bambu laut di sejumalah perairan, menjadi polemik di masyarakat.
JuaraNews, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung lebih dari 12 jam, Senin (24/7/2023). Dia diperiksa dengan 46 pertanyaan terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Airlangga dilakukan setelah penetapan tiga tersangka dari pihak korporasi. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali kebijakan yang dikeluarkan karena mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,47 triliun.
Kejaksaan Agung memanggil Airlangga untuk kasus ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau (CPO). Korps Adhyaksa itu mengungkap alasan baru memanggil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi, menjelaskan, Kejagung ingin mendalami fakta-fakta baru yang ditemukan saat persidangan. Fakta hasil sidang diklarifikasi, termasuk kepada Airlangga.
"Bahwa ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan fakta yang kami temukan di persidangan," ujar Kuntadi pada wartawan di Kejagung, Senin (24/7/2023). "Setelah kami kaji, ternyata fakta-fakta itu harus kami dalami dan harus kami sikapi, sehingga tadi, ada tiga perusahaan yang kami tetapkan sebagai tersangka," tuturnya dalam keterangan persnya, semalam. (*)
ude
0 KomentarFRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang Selengkapnya..
PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung menggelar acara Penandatanganan Deklarasi Anti Fraud pada Rabu Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendukung sikap Presiden ke-6 SBY terkait Revisi UU Selengkapnya..
DEDI Mulyadi menyampaikan pesan kepada para camat dan lurah/kepala desa se-Jawa Barat, terkait penataan infrastruktur di daerah Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
FRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang melanggar.
PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) melalui UPT Bandung memastikan listrik tetap dapat dinikmati oleh pelanggan selama Ramadan