JuaraNews Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga ikut menyoroti soal 4,791 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 yang didiskualifikasi.

Menurutnya, seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dengan  sigap dalam memantau proses PPDB 2023.

Sebab, katanya bahwa praktik kecurangan saat PPDB sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, lanjut dia, intensitas kecurangan pada tahun ini luar biasa.

"Yang saya sayangkan kenapa baru sekarang, sebelumnya ngapain saja, kan PPDB ini penyakitnya selalu ada tiap tahun," ucap Yod, Senin (24/7/2023).

Dia mencontohkan, misal di Kota Bogor yang beberapa waktu lalu dikunjungi Komisi V DPRD Jabar. Dalam kunjungan itu, diketahui ada 50,4 persen peserta didik tidak diterima.

Sedangkan, katanya,  Ridwan Kamil disaat-saat akhir ketika ada aduan viral langsung melakukan proses pembentukan tim klarifikasi data. 

"Kami menyangkan kenapa kok belakangan inikan masalah petanya sudah ada. Jadi ada sebuah keterlambatan memberi reaksi. Akibat keterlambatan ini lumayan luar biasa," ucap, 

Legislator Partai Golkar ini pun menilai hal ini akan mempengaruhi psikis dan membuat mental anak hancur.

Oleh karena itu, Yod mendorong para orang tua/wali siswa untuk mengadukan hal ini kepada Komisi Perlindungan Anak (KPA). Sehingga, KPA bisa menuntut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Seharusnya yang bersalah orang dewasa, subject hukum yang melakukan proses hukum, yang membuat alamat palsu, KK palsu," jelasnya. (*)

bas