JuaraNews, Jakarta - Pemimpin Unites Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda meminta agar Lukas Enembe tersangka atas dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar di Papua dibebaskan. Benny menyebut, tuduhan korupsi yang dialamatkan pada Gubernur Papua itu palsu. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan tidak terpengaruh dan tidak akan menanggapi cuitan Benny yang diumbar melalui akun twitternya itu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan ketidakpeduliannya atas desakan tokoh separatis Papua. Mahfud menegaskan, penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe itu sesuai dengan proses hukum.

"Nggak ikut Benny Wenda. Kita nggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama. Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya. Ya kita selidiki seberapa besar sih," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/01/2023).

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahmakah Konstitusi ini mengatakan banyak tokoh Papua, baik tokoh masyarakat maupun tokoh adat yang juga meminta agar hukum ditegakkan terhadap Lukas Enembe. Saat ini, kondisi di Papua pun disebutnya juga sudah kondusif.

Selain itu, atas cuitan Benny Wenda yang saat ini mendapatkan suaka politik dari Inggris, dikatakan Mahfud pemerintah tidak akan mendalami dugaan adanya hubungan antara Benny dan Lukas Enembe. Baginya, soal Benny Wenda adalah urusan politik bukan persoalan koruspsi yang saat ini menjerat Lukas Enembe.

“Enggak. Itu urusan politik. Lain lagi itu. Bukan urusan korupsi. Nggak ada kaitan dengan Benny Wenda. Urusan separatis lain,” jelasnya.

Mengenai kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua ini, Mahfud menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya ada pada pejabat-pejabat Papua selain Lukas. Jika kedapatan ada yang melanggar hukum, mereka akan ditindak.

Sementara itu, mengenai aktivitas pemerintahan, saat ini berjalan seperti biasa dan tidak terganggu oleh penangkapan Lukas Enembe yang merupakan Gubernur Papua itu. Roda pemerintahan di Provinsi Papua saat ini dipegang oleh Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun yang resmi ditunjuk oleh Mendagri Tito Kanavian melalui surat bernomor 100.3.2.6/184/SJ.(*)

Aep