Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Kader partai yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irwan K. Koesdrajat, SE menilai rencana KPU memberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup sebagai langkah mundur dalam demokrasi.
"Kita kembali ke zaman Orde Baru. Pemilih hanya mencoblos gambar partai saja. Ini kembali seperti membeli kucing dalam karung," katanya.
Ia menjelaskan, implikasi dari sistem pemilihan ini di antaranya anggota DPR atau DPRD diisi oleh orang-orang yang tak dikenal, dekat dengan ketua partai, dan kembali ke zaman orde baru. Oleh sebab itu, katanya, ia menolak diberlakukannya sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024.
"Sejak demokrasi demokrasi sudah banyak berkembang. Kenapa kita harus kembali ke zaman orde baru, zaman di mana demokrasi masih dinilai masih terkebiri segala suara dan aspirasi rakyat. Jelas ini sebuah kemunduran dalam demokrasi," katanya.
Menurut Irwan, dalam pemilu sistem pemilihan tertutup perjuangannya adalah bagaimana mendapatkan nomor urut kecil. Kalau bisa nomor urut satu.
Maka resepnya adalah dekat dengan pimpinan partai. Dekat dengan rakyat tidak penting. Yang terpenting dalam sistem pemilu ini partai semakit kuat. Suara-suara rakyat terbelenggu karena suaranya akan sia-sia terelaborasi suara partai. Tokoh masyarakat yang mencalonkan namun tak dekat dengan pengurus partai, akan sia-sia perjuangannya karena kalau dengan suara partai yang lebih mementingan mereka yang bernomor urut kecil.
"Demokrasi itu untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat tentunya. Kalau suara rakyat terbelenggu, bukan demokrasi lagi," kata Irwan seraya meminta KPU tak menggunakan sistem proporsional tertutup. (*)
Oleh: ude gunadi / ude
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).